JAKARTA -TikTokers terkenal Vadel Badjideh bersama keluarganya mendatangi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk berkonsultasi mengenai kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan. Kunjungan ini bertujuan untuk memperjelas posisi kasus yang menimpa klien mereka, Vadel Alfajar Badjideh, terkait laporan Nikita Mirzani.
Kuasa hukum Vadel, Razman Arif Nasution, menjelaskan bahwa kedatangan mereka telah dijadwalkan sebelumnya. “Kami sudah berkomunikasi melalui telepon dan chat WhatsApp dengan salah satu pejabat di Kemen PPPA agar bisa menerima kami untuk melaporkan bagaimana posisi kasus yang menimpa klien kami,” ujarnya saat ditemui di Kemen PPPA, Jakarta Pusat.
Razman menegaskan bahwa tujuan utama mereka adalah membuka permasalahan selebar-lebarnya terkait anak Nikita Mirzani, LM. “Kami ingin Kemen PPPA memberi perhatian terhadap kasus ini. Kami memiliki data yang mendasari kedatangan kami ke sini, dan kami harap hasil dari pertemuan ini bisa memberikan pencerahan,” lanjutnya.
Vadel Badjideh juga menambahkan bahwa ia ingin menyampaikan semua yang diketahuinya kepada pihak Kemen PPPA. “Saya datang ke sini karena ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan saya tentang apa yang saya alami selama pacaran,” ucapnya.
Lebih lanjut, Vadel mengungkapkan bahwa ia memiliki sejumlah bukti untuk mendukung keterangan yang akan disampaikan di Kemen PPPA. “Saya punya bukti-bukti dari curhatan LM yang ingin saya sampaikan. InsyaAllah pihak PPPA mendengarkan dan menerima informasi ini,” tutup Vadel dengan penuh harapan.
Kunjungan ini menunjukkan upaya Vadel dan keluarganya untuk terlibat dalam penyelesaian masalah yang melibatkan anak di bawah umur dan menyoroti pentingnya perhatian terhadap isu-isu perlindungan anak. Pihak Kemen PPPA diharapkan dapat memberikan respons yang konstruktif terhadap laporan ini dan memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi.
Dalam konteks ini, perhatian publik terhadap kasus yang melibatkan artis ternama seperti Nikita Mirzani menambah urgensi untuk penanganan yang tepat. Masyarakat kini menanti perkembangan lebih lanjut mengenai hasil pertemuan tersebut dan langkah selanjutnya dari Kemen PPPA.
(N/014)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
