MEDAN -Pertikaian yang terjadi di antara petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Medan dan seorang pedagang martabak di Jalan Gajah Mada, Kota Medan, telah menjadi sorotan publik yang menggugah kesadaran akan pentingnya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Viral di media sosial, insiden ini memperlihatkan betapa tegangnya relasi publik di tengah tugas-tugas yang seharusnya memayungi dan melindungi masyarakat.
Peristiwa bermula saat sejumlah petugas Dishub, yang diklaim meminta martabak kepada pedagang tersebut, menimbulkan kehebohan di media sosial. Pedagang martabak tersebut menuduh petugas memaksa untuk diberi martabak secara cuma-cuma, suatu tuduhan yang kemudian ditepis oleh pihak Dishub. Namun, konflik tidak berhenti di situ. Aliran listrik ke gerobak martabak juga dicabut, menambah kompleksitas masalah.
Dalam suasana yang semakin memanas, Wali Kota Medan, Bobby Nasution, turun tangan untuk meredakan ketegangan. Beliau menekankan pentingnya pemahaman dan penegakan aturan yang jelas bagi semua pihak, baik petugas maupun pedagang. Bobby menegaskan bahwa pemerintah bertugas untuk mengayomi dan melindungi masyarakat, bukan malah menyalahgunakan kekuasaan atau mempermalaki mereka.
Baca Juga:
Komentar Bobby menyoroti hakekat demokrasi yang seharusnya memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Beliau menegaskan bahwa tidak pantas jika petugas pemerintah malah melaporkan masyarakat ke kepolisian, dan mendesak agar laporan yang telah dibuat segera dicabut. Tanggapan ini mencerminkan semangat untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.
Namun, persoalan ini juga mengundang pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas tindakan pemerintah. Ketika aliran listrik dicabut sebagai tindakan penegakan aturan, apakah langkah tersebut sejalan dengan semangat keadilan ataukah justru menjadi bentuk intimidasi? Penyelidikan yang cermat dan tindakan yang proporsional menjadi kunci untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
Baca Juga:
Kunci dari semua ini adalah penegakan aturan yang adil dan berkeadilan. Pemerintah harus bertindak sebagai pelindung dan penegak aturan, bukan sebagai pihak yang memaksa atau menindas. Kasus ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta menegaskan komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan bagi semua.
(N/014)
JAKARTA Ratusan massa dari berbagai wilayah di Indonesia yang tergabung dalam Free Palestine Network (FPN) menggelar aksi unjuk rasa di de
Internasional
MUARO JAMBI Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, meresmikan secara langsung Ruang Pintar di Kantor Desa Mendalo Darat, Kecamatan
Ekonomi
AS Harga minyak global mengalami koreksi pada perdagangan Jumat sore, tetapi masih mencetak kenaikan mingguan ketiga berturutturut. Penuru
Ekonomi
JAMBI Melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa Kabupaten (Munaslubkab), Evi Syahrul, SP., M.Si resmi terpilih sebagai Ketua Ikatan Sport Sepe
Olahraga
JAKARTA Cecep Hidayat, saksi meringankan yang ditunjuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mengungkap bahwa Hasto pernah menolak tawar
Politik
MEDAN Dalam upaya memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.Kpr) Rutan Kelas I Medan, Harun A
Nasional
JAWA TIMUR Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dipastikan tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan K
Nasional
TAPSEL Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan diminta untuk lebih proaktif dalam menangani persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal
Pertanian Agribisnis
TAPTENG Pemerintah Desa (Pemdes) Mombang Boru, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana De
Nasional
Teluk Dalam, Nias Selatan Sebuah kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan sejak September 2024 kembali menjadi sorotan setelah proses h
Hukum dan Kriminal
