RI Berpeluang Dapat Pasokan Minyak dan LPG dari Rusia, Bahlil Ungkap Hasil Negosiasi Positif
MOSKOW Pemerintah Indonesia membuka peluang besar untuk memperkuat ketahanan energi nasional setelah menjalin komunikasi intensif dengan
EKONOMI
RIAU -Rektor Universitas Riau, Sri Indarti, melaporkan seorang mahasiswa bernama Khariq Anhar ke Polda Riau terkait sebuah konten video yang mengkritik kebijakan kampus. Laporan ini menyoroti konten video yang dipandang menyerang harkat dan martabat Sri Indarti, terutama dalam kapasitas pribadinya.
Kuasa hukum Rektor Universitas Riau, Muhammad A Rauf, membenarkan adanya laporan tersebut. “Klien kami, Rektor Universitas Riau, merasa ada pelanggaran terhadap dirinya dalam sebuah video konten yang diunggah di media sosial,” ujarnya pada Rabu (8/5/2024).
Konten video tersebut, diunggah oleh akun Aliansi Mahasiswa Penggugat (AMP) pada 6 Maret 2024 di Instagram. Dalam video tersebut, mahasiswa mengkritik kebijakan uang kuliah tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di kampus. Salah satu sorotan video tersebut adalah kritik terhadap mahalnya biaya UKT dan IPI di sejumlah program studi.
Namun, yang menjadi perhatian utama adalah kalimat “Sri Indarti broker pendidikan” yang dianggap menyerang harkat dan martabat pribadi Sri Indarti. Rauf menjelaskan bahwa penggunaan kalimat tersebut, menurut ahli hukum yang mengkaji UU ITE, tidak lagi masuk dalam ranah kritik atas kebijakan institusi, melainkan menyerang kehormatan dan harkat martabat secara pribadi.
Penyelidikan Polda Riau dan Respons Khariq AnharKabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Hery Murwono, menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. “Perkaranya masih dalam tahap penyelidikan,” ungkapnya.
Dalam tahap penyelidikan ini, saksi-saksi termasuk pelapor dan terlapor, termasuk Khariq Anhar, sudah diperiksa. Namun, hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penyelidikan.
Khariq Anhar sendiri belum memberikan tanggapan terkait laporan yang dilaporkan oleh Rektor Universitas Riau dan penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Riau.
Reaksi Publik dan Tindakan LanjutanKasus ini mencuat ke permukaan dan menimbulkan perdebatan di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas. Beberapa pihak menyoroti kebebasan berpendapat di ruang publik dan batasan hukum terkait hal tersebut.
Sementara itu, Rektor Universitas Riau terus mengambil langkah-langkah untuk menegakkan keadilan dan mengembalikan harkat martabatnya yang dipertanyakan dalam konten video tersebut. Tindakan hukum yang diambil oleh Sri Indarti juga menjadi sorotan publik yang mengikuti perkembangan kasus ini.
(N/014)
MOSKOW Pemerintah Indonesia membuka peluang besar untuk memperkuat ketahanan energi nasional setelah menjalin komunikasi intensif dengan
EKONOMI
JAKARTA DPR RI menyoroti isu perjanjian akses wilayah udara Indonesia oleh militer Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi I DPR RI Suk
INTERNASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Titiek Soeharto yang genap berusia 67 tahun pada 14 Apr
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyoroti kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Huku
NASIONAL
JAKARTA Pihak Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI Jusuf Kalla (JK) menduga adanya agenda tersembunyi di balik laporan dugaan penistaan aga
POLITIK
JAKARTA Langkah Amerika Serikat (AS) memblokade Selat Hormuz dinilai berpotensi memicu gejolak besar, termasuk berdampak pada perekonomi
EKONOMI
JAKARTA Kenaikan biaya penerbangan haji 2026 atau 1447 Hijriah sebesar Rp 1,77 triliun menjadi sorotan DPR. Anggota Komisi VIII DPR Hida
NASIONAL
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mendorong pemerintah menghadirkan regulasi yang lebih komprehensif dalam pengembangan ke
EKONOMI
WASHINGTON DC Delegasi Israel dan Lebanon menggelar perundingan langsung di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (14/4/2026). Pertemua
INTERNASIONAL
JAKARTA Presiden Rusia Vladimir Putin mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk kembali berkunjung ke Rusia pada Mei
POLITIK