Kanwil Kemenkum Bali Lantik 51 Notaris Baru, Dorong Pengabdian Masyarakat dan Digitalisasi
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Eem Nurmanah, memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 51 notar
PEMERINTAHAN
TERNATE -Pengadilan Negeri Tipikor Ternate, Maluku Utara (Malut), menjadi saksi perdebatan sengit antara fakta yang terungkap di persidangan dengan pemberitaan yang mengalir di media massa. Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret Gubernur Malut nonaktif Abdul Gani Kasuba dan terkaitnya dengan Mineral Trobos, sponsor tim Liga 1 Malut United, menjadi sorotan dalam pemberitaan terkini.
Asghar Saleh, Asisten Malut United, memprotes keras penyebaran pemberitaan yang dinilainya melebih-lebihkan fakta persidangan. Ia menyoroti adanya opini dan penambahan informasi tanpa dasar yang jelas. Dalam konteks kasus OTT ini, Asghar menekankan bahwa tidak ada penyebutan nama perusahaan atau pihak lain yang terlibat dalam penyalahgunaan dana. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak menyebutkan sumber uang secara spesifik, dan hanya menyoroti jumlah uang yang diserahkan kepada AGK melalui menantunya.
Selain itu, Asghar menegaskan bahwa pihak Mineral Trobos tidak pernah secara langsung terlibat dalam transaksi uang kepada Gubernur AGK. Ia membantah adanya hubungan antara sponsor tim dan kasus OTT yang tengah bergulir. Pernyataan yang terlanjur tersebar di media, menurut Asghar, merugikan reputasi perusahaan dan individu-individu yang tidak terlibat secara langsung dalam kasus tersebut.
Sementara itu, dalam persidangan, terungkap bahwa uang yang diserahkan kepada AGK tidak berasal dari perusahaan atau pengusaha, melainkan dari Bendahara Perkim Malut atas perintah Adnan Hasanuddin. Namun, pemberitaan di media cenderung mengaitkan kasus OTT dengan pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam transaksi uang tersebut.
Kesimpangsiuran antara realita yang terungkap di persidangan dengan narasi yang berkembang di media massa memunculkan kegelisahan terhadap ketidakadilan dalam penyebaran informasi. Asghar menekankan bahwa pemberitaan yang tidak berdasar dan cenderung sensasional hanya akan merugikan semua pihak yang terlibat, termasuk perusahaan, individu, dan Malut United sebagai entitas olahraga yang tidak terlibat dalam urusan hukum.
Dalam konteks penegakan hukum, penting bagi media untuk mengutamakan keakuratan dan keberimbangan dalam melaporkan sebuah kasus. Pemberitaan yang objektif dan berdasarkan fakta akan membantu masyarakat memahami dengan lebih baik perkembangan kasus hukum yang sedang berlangsung, sambil tetap menjaga integritas dan reputasi semua pihak yang terlibat.
(K/09)
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Eem Nurmanah, memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 51 notar
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Kanwil Kemenkum Bali) menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasi
NASIONAL
SAMOSIR Yayasan Pusuk Buhit secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepanitiaan Gerakan Menanam Sejuta Pohon dan Tebar Sejuta Bibi
NASIONAL
JAKARTA Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi publik yang diajukan aliansi Bongkar Ijazah Joko
POLITIK
MEDAN Warga di kawasan Gang Seroja, Jalan Panglima Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, digegerkan dengan penemuan
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan tidak akan menggunakan gajinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat
NASIONAL
JAKARTA Peneliti Pusat Riset Antariksa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, memprediksi Hari Raya Idul Fitr
NASIONAL
MEDAN Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait, mengundurkan diri dari jabatannya setelah
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Sebuah tragedi menimpa pasangan suami istri di Desa Rugemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Arifin Siregar
PERISTIWA
BINJAI Walikota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP, menerima jajaran bagian hukum Pemko Binjai yang melaporkan perkembangan advokasi huku
NASIONAL