Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengambil langkah tegas dalam menangani kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara. Pada Kamis (14/3/2024), KPK memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna, terkait kasus dugaan korupsi Bandung Smart City.
Pemeriksaan terhadap Ema Sumarna dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandung, Ema dimintai keterangan terkait anggaran proyek-proyek di Pemerintah Kota Bandung.
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya KPK untuk mendalami sejumlah anggaran proyek di Pemkot Bandung.
Sebelumnya, KPK telah memanggil tiga tersangka terkait kasus korupsi Bandung Smart City, yang melibatkan mantan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Salah satunya adalah Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna. Selain Ema, dua anggota DPRD Kota Bandung periode 2019-2024, Ferry Cahyadi dan Yudi Cahyadi, juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Rabu (13/3), lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk Ema Sumarna dan anggota DPRD Kota Bandung lainnya seperti Riantono, Achmad Nugraha, Ferry Cahyadi, dan Yudi Cahyadi.
Kasus ini menunjukkan keseriusan KPK dalam menindak tindak korupsi di berbagai sektor pemerintahan, termasuk proyek-proyek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Upaya KPK dalam memerangi korupsi diharapkan dapat membawa keadilan bagi masyarakat dan memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi.
(K/09)
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK