KEDIRI – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menilai kasus kekerasan yang terjadi di Pondok Pesantren Al Hanifiyah, Kediri, Jawa Timur, telah menjadi alarm bagi institusi keagamaan berbasis pendidikan. Menurut KPPPA, sekolah yang berbasis keagamaan harus memaksimalkan upaya perlindungan terhadap peserta didik mereka.
Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian KPPPA, Nahar, menyatakan kekhawatirannya melalui keterangan tertulis pada Kamis, 29 Februari 2024. “Ini menjadi alarm keras bagi institusi/lembaga keagamaan berbentuk boarding school untuk lebih memberikan perlindungan kepada para santri mereka,” ujar Nahar.
Kementerian PPPA telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Kediri dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Banyuwangi, untuk memberikan pendampingan kepada keluarga korban. Pendampingan tersebut mencakup pendampingan hukum dan psikologis.
Nahar menegaskan bahwa Kementerian PPA akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa anak korban serta keluarga mereka mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. “Kami berharap tidak ada lagi anak yang menjadi korban akibat kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan, khususnya pondok pesantren,” ungkap Nahar.
Kasus ini mencuat setelah seorang santri asal Banyuwangi, BB, 14 tahun, tewas dianiaya oleh sesama santri di Pondok Pesantren Al Hanifiyah, Kediri, Jawa Timur. Meskipun awalnya pesantren mengklaim bahwa BB meninggal karena jatuh di kamar mandi, keluarga korban curiga setelah menemukan luka-luka di tubuh korban. Polisi telah mengamankan empat orang tersangka yang diduga terlibat dalam penganiayaan tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan keprihatinan yang mendalam, menegaskan pentingnya upaya pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan, terutama di pondok pesantren yang seharusnya menjadi tempat aman bagi santri untuk belajar dan berkembang.
(K/09)
BALI Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung berhasil membongkar praktik penyelewengan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Bank Rakyat Indones
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Suasana di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) memanas, Selasa (21/10/2025), setelah pu
Peristiwa
TABANAN Dalam upaya mendukung program pemerintah menurunkan angka stunting, Babinsa Desa Belumbang, Koramil 161905/Kerambitan, Sertu Id
Kesehatan
JEMBRANA Dalam upaya mempererat hubungan dengan masyarakat, Babinsa Desa Mendoyo Dangin Tukad, Sertu I Putu Gede Wiantara dari jajaran K
Nasional
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul resmi menyerahkan hasil kajian 40 calon pahlawan nasional kep
Seni dan Budaya
MEDAN Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Rajali, mengundurkan diri dari ja
Pemerintahan
MEDAN Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan menegaskan komitmennya dalam pemberantasan peredaran narkoba, handphone ilegal, dan bar
Nasional
MEDAN Program pembinaan kemandirian yang dijalankan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan menunjukkan hasil membanggakan. adsense
Nasional
KUPANG Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjatuhkan vonis 19 tahun penjara terhadap mantan Kapolr
Hukum dan Kriminal
MEDAN Pemerintah, gereja dan seluruh masyarakat diserukan tidak mendiamkan tindakan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang dilakukan P
Hukum dan Kriminal
