GAMKI SUMUT DUKUNG LANGKAH GUBERNUR TERKAIT TPL
MEDAN Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Sumatera Utara masa bakti 20252028, di bawah kep
NASIONAL
KEDIRI – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menilai kasus kekerasan yang terjadi di Pondok Pesantren Al Hanifiyah, Kediri, Jawa Timur, telah menjadi alarm bagi institusi keagamaan berbasis pendidikan. Menurut KPPPA, sekolah yang berbasis keagamaan harus memaksimalkan upaya perlindungan terhadap peserta didik mereka.
Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian KPPPA, Nahar, menyatakan kekhawatirannya melalui keterangan tertulis pada Kamis, 29 Februari 2024. “Ini menjadi alarm keras bagi institusi/lembaga keagamaan berbentuk boarding school untuk lebih memberikan perlindungan kepada para santri mereka,” ujar Nahar.
Kementerian PPPA telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Kediri dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Banyuwangi, untuk memberikan pendampingan kepada keluarga korban. Pendampingan tersebut mencakup pendampingan hukum dan psikologis.
Nahar menegaskan bahwa Kementerian PPA akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa anak korban serta keluarga mereka mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. “Kami berharap tidak ada lagi anak yang menjadi korban akibat kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan, khususnya pondok pesantren,” ungkap Nahar.
Kasus ini mencuat setelah seorang santri asal Banyuwangi, BB, 14 tahun, tewas dianiaya oleh sesama santri di Pondok Pesantren Al Hanifiyah, Kediri, Jawa Timur. Meskipun awalnya pesantren mengklaim bahwa BB meninggal karena jatuh di kamar mandi, keluarga korban curiga setelah menemukan luka-luka di tubuh korban. Polisi telah mengamankan empat orang tersangka yang diduga terlibat dalam penganiayaan tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan keprihatinan yang mendalam, menegaskan pentingnya upaya pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan, terutama di pondok pesantren yang seharusnya menjadi tempat aman bagi santri untuk belajar dan berkembang.
(K/09)
MEDAN Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Sumatera Utara masa bakti 20252028, di bawah kep
NASIONAL
SUMATERA UTARA Sebanyak dua kabupaten di Sumatera Utara masih dilaporkan terisolasi akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda
NASIONAL
BANDA ACEH Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa anggaran belanja tidak terduga (BTT) di
EKONOMI
ACEH BESAR Korban banjir bandang di Sumatera rencananya akan direlokasi ke hunian sementara (huntara) yang diperkirakan selesai dibangun
NASIONAL
BANDA ACEH Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan bahwa Provinsi Aceh membutuhkan angg
EKONOMI
ACEH BESAR Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menerjunkan dokter internship (magang) dan dokt
NASIONAL
BANDA ACEH Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyatakan seluruh masyarakat di Provinsi Aceh ki
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan agar seluruh jajaran pemerintah serius menangani bencana yang melanda Aceh hingga Suma
NASIONAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyoroti tindakan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang meninggalkan wilayah terd
POLITIK
JAKARTA Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyiapkan tiga helikopter untuk mendukung tanggap darurat bencana di Sumatera Utara, Ace
NASIONAL