Hengki Dalang Pungli Rutan KPK Jadi Tersangka, Begini Tanggapan Setwan DKI

JAKARTA -Setwan DKI Jakarta merespons penetapan tersangka Hengki dalam kasus dugaan pungli di Rutan KPK dengan menyatakan bahwa mereka belum berkoordinasi dengan Dewan Pengawas KPK terkait kasus tersebut. Plt Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Augustinus, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi yang terjalin antara Setwan DKI dan Dewas KPK mengenai keterlibatan Hengki dalam praktik pungli di Rutan KPK.

Meskipun belum ada koordinasi, Augustinus memastikan bahwa jika Hengki terbukti bersalah, pihaknya akan memproses pemberian sanksi kepada Hengki melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta sesuai dengan Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). BKD akan bertanggung jawab untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebelumnya, Hengki telah diidentifikasi sebagai ‘otak’ dalam kegiatan pungli di Rutan KPK oleh Dewan Pengawas KPK. Hengki sebelumnya bekerja di Rutan KPK sebelum dipindahkan ke Sekretariat DPRD DKI Jakarta.

Menurut informasi, Hengki adalah seorang pegawai pindahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yang kemudian ditempatkan di Rutan KPK sebelum berpindah tugas ke Pemprov DKI Jakarta di bagian Setwan DPRD DKI Jakarta.

Dewas KPK telah mengungkap bahwa Hengki pernah bekerja di Rutan KPK sebagai koordinator keamanan dan ketertiban, serta memiliki peran dalam mengoordinasikan kegiatan pungli di dalamnya.

Sementara itu, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengonfirmasi bahwa Hengki adalah salah satu dari lebih dari 10 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, meskipun tidak menjelaskan secara rinci mengenai status Hengki apakah sudah menjadi tersangka atau belum.

Deskripsi ini mencakup tanggapan Setwan DKI Jakarta terhadap penetapan tersangka Hengki dalam kasus pungli Rutan KPK, latar belakang Hengki, peranannya dalam kasus tersebut, serta informasi terkait statusnya sebagai tersangka.

(K/09)