JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta terdakwa kasus suap Mahkamah Agung (MA), Dadan Tri Yudianto, untuk menyerahkan bukti terkait dugaan pemerasan yang dialaminya. KPK menginginkan Dadan melaporkan hal tersebut kepada Dewan Pengawas atau Pengaduan Masyarakat KPK dengan menyertakan bukti-bukti awal agar dapat ditelusuri lebih lanjut kebenarannya.
Ali Fikri, Kabag Pemberitaan KPK, menyatakan kepada wartawan bahwa setiap aduan dari masyarakat akan ditindaklanjuti dengan proses verifikasi awal. KPK sering menerima informasi tentang pihak-pihak yang mengaku sebagai pegawai KPK yang dapat mengatur atau menghentikan penanganan perkara di KPK. Bahkan, KPK pernah melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang melakukan modus tersebut, seperti dalam kasus di Muara Enim.
Ali menjelaskan bahwa penanganan perkara di KPK melibatkan lintas unit, dengan dilakukan gelar perkara untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan ditetapkan sebagai tersangka. Keputusan pimpinan KPK dilakukan secara kolektif kolegial, sehingga penanganan perkara tidak ditentukan oleh individu tetapi bersifat sistematis dalam kerja tim.
Sebelumnya, Dadan Tri Yudianto dalam nota pembelaannya mengakui bahwa ia diminta uang oleh oknum sebesar USD 6 juta terkait kasus suap di MA yang menjeratnya. Dadan mengungkapkan hal ini saat membacakan pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Dengan demikian, KPK terus berupaya memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan, serta meminta kerjasama masyarakat dalam memberikan informasi terkait upaya pemberantasan korupsi.
(K/09)
JAKARTA Osteoporosis sering dianggap sebagai penyakit yang menyerang usia lanjut, namun proses pengeroposan tulang sebenarnya dimulai jau
Kesehatan
MEDAN Unit Reskrim Polsek Medan Baru berhasil mengamankan dua pria yang diduga pelaku pencurian panel lampu lalu lintas milik Dinas Perhu
Hukum dan Kriminal
SEMARANG Banjir masih menggenangi Jalur Pantura SemarangSurabaya, tepatnya di Jalan Kaligawe Raya, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (23/10/2
Peristiwa
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren di Kementerian Agama (Kemenag), s
Pemerintahan
JAKARTA Pengguna aplikasi penghasil uang kini memiliki kesempatan menarik untuk mendapatkan saldo DANA gratis hingga Rp101.000 hanya deng
Entertainment
PALEMBANG Polda Sumatera Selatan berhasil menangkap empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan bayi yang beroperasi di
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Badan Bank Tanah bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang bertujuan mengoptimalkan pe
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2025 yang akan
Politik
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (
Pemerintahan
JAKARTA Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
Pemerintahan
