Tuduhan dr Tifa Tak Terbukti, Jaksa: Jokowi Merasa Dihina Sehina-hinanya
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan Tifauzia Tyassuma alias dr Tifa diduga melakukan tindak pidana fitnah, penghinaan, dan penc
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Keputusan pengadilan yang membatalkan penetapan tersangka terhadap mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, atau yang dikenal sebagai Eddy Hiariej, tidak menghentikan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus dugaan suap yang melibatkannya. Meskipun penetapan tersangka Eddy dibatalkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, KPK tetap melanjutkan proses penyelidikan dan penerbitan surat penyidikan baru, menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi di negeri ini.
Ali, Direktur Penyidikan KPK, menjelaskan bahwa meskipun putusan praperadilan membatalkan penetapan tersangka Eddy, hal tersebut hanya menguji aspek formil dari kasus tersebut. Aspek materiil, yang mengacu pada substansi kasus korupsi, tetap menjadi fokus utama dalam proses penyelidikan KPK.
Namun, Ali juga menyebutkan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara KPK dan hakim terkait kasus ini. Hakim praperadilan cenderung menggunakan aturan umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sementara KPK memiliki pandangan yang berbeda berdasarkan bukti dan informasi yang telah mereka kumpulkan.
Eddy Hiariej sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp 8 miliar. Namun, Eddy menentang status tersangkanya dengan mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Putusan yang dibacakan pada Selasa, tanggal 30 Januari, oleh Hakim tunggal PN Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan Eddy Hiariej dan membatalkan penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh KPK.
Meskipun demikian, langkah KPK untuk menerbitkan surat penyidikan baru menunjukkan keteguhan lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Keputusan pengadilan tidak menghentikan upaya KPK dalam mengusut kasus tersebut dan memastikan keadilan dijalankan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya independensi lembaga penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan mandatnya untuk menegakkan supremasi hukum dan keadilan di Indonesia.
(A/08)
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan Tifauzia Tyassuma alias dr Tifa diduga melakukan tindak pidana fitnah, penghinaan, dan penc
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang perdana perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang menjerat Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa resmi digelar di Peng
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Maka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyambut hangat para wali kota, wakil wali kota, delegasi, dan tamu dari seluruh Indones
PEMERINTAHAN
TANJUNG JABUNG TIMUR Kanit Intelkam Polsek Muara Sabak Timur, AIPTU E. Simamora, S.E., resmi menerima kenaikan pangkat setingkat lebih t
NASIONAL
ACEH BESAR Bisnis warung kopi di Aceh dinilai masih memiliki prospek yang cerah meski kondisi ekonomi sedang menghadapi berbagai tantang
EKONOMI
MEDAN Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menegaskan komitmennya untuk mendampingi pemerintah daerah dalam mempercepat tra
PEMERINTAHAN
MEDAN Kedaulatan bangsa di era digital tidak lagi hanya ditentukan oleh luas wilayah atau kekayaan sumber daya alam. Kemampuan mengelola
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya membangun kota yang tangguh melalui kolaborasi antardaerah, kesiaps
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh In
PEMERINTAHAN