Jakarta, Bekasi – Hermanto, S.Pd.K selaku Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Nasional (LSM – BAORNAS ) menyampaikan rasa keprihatinannya atas kian maraknya Praktik mafia Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal itu Disampaikannya pada para awak media dan APH saat pertemuan dengan pihak kepolisian sektor Cikarang Barat kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, (06/10/23).
Pada awak media Hermanto menuturkan, hal itu terjadi kemungkinan karena kurang tegasnya penindakan tegas dari aparat penegak hukum. Ia juga berkata berdasarkan berbagai inforasi yang dihimpun oleh LSM BAKORNAS para jaringan mafia BBM tersebut juga menyetor pada oknum tertentu agar aksi mafia BBM Solar Subsidi aman dan terkendali.
Jaringan Mafia BBM harus diberantas tuntas, Ketum BAKORNAS menekankan agar aparat penegak hukum agar tidak loyo terhadap mafia BBM, dan menindak secara tegas semua pihak yang bermain, terutama perusahaan yang terbukti melakukan praktik penjualan, penyaluran, serta menggunakan BBM jenis solar bersubsidi.
Baca Juga:
Aktivis Nasional itu juga menegaskan, “Bagi perusahaan yang kedapatan dan terbukti melakukan kecurangan dengan menjual BBM ilegal atau yang melakukan penadahan, maka semua itu harus ditindak tegas,” katanya.
Katanya, Pembekuan operasional, menjadi opsi yang tepat bagi perusahaan yang terbukti melakukan penjualan, penyaluran, dan menadah BBM ilegal, selain tentunya sanksi pidana.
Baca Juga:
“Penerapan hukuman seharusnya bukan hanya dari sisi sanksi pidana, namun juga disertai dengan pembekuan aktivitas perusahaan, bahkan dengan mencabut izin usahanya,” pungkasnya.
Ia menyampaikan, Kami berharap agar semua pihak serius melakukan berbagai upaya baik mencegah maupun menindak tegas para mafia BBM. Baik itu dari Aparat penegak Hukum, DPRD, DPR RI, Kementrian juga BPH Migas.
Ia berharap jangan sampai ada Oknum – Oknum yang turut melindungi dan bekerjasama dengan para jaringan mafia BBM. Karena menurutnya, selain merugikan rakyat pemakai BBM bersubsidi, Aksi pengepulan yang dilakukan para Mafia BBM menjadi salah satu penyebab kelangkaan BBM subsidi.
Tokoh aktivis Nasional itu juga menuturkan bahwa para mafia BBM dan pengepul dapat dijerat dengan Pasal Penimbunan BBM Bersubsidi, yaitu para tersangka kasus penimbunan BBM bersubsidi dijerat dengan Pasal 55 UU Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Pelaku terancam dipidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 60 miliar.
(WE)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi senilai miliaran rupiah yang terjadi
Nasional
YOGYAKARTA Ahli hukum administrasi negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Wiryawan Chandra, menilai mantan Presiden Joko Widodo (Jok
Politik
PYONGYANG Pemerintah Korea Utara mengeluarkan pernyataan keras terhadap aksi militer Amerika Serikat (AS) yang menyerang tiga fasilitas
Internasional
IRAN PT Pertamina (Persero) mulai mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi dampak serius dari potensi penutupan Selat Hormuz oleh I
Ekonomi
MEDAN Ribuan warga Lingkungan 16, 17, dan 20 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, melakukan aksi blokade Jalan Alu
Nasional
SIBOLGA Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara Ke79 Tahun 2025, Polres Sibolga menggelar upacara ziarah rombongan dan tabur bunga di
Nasional
JAKARTA Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kian meningkat menyusul serangan Amerika Serikat yang bergabung dengan Israel terhadap tiga
Ekonomi
SIBOLGA Menyambut Hari Bhayangkara ke79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, Polres Sibolga menggelar kegiatan Bakti Kesehatan Donor Darah di Aul
Nasional
BATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si sangat menegaskan kepada seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar b
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Arso Sadewo (AS), Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energy (IAE), sebagai saksi d
Nasional
