KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik 12 orang Kepala Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dari 12 orang Kepala Bea Cukai, Direktorat LHKPN KPK disebut telah memeriksa dan meminta klarifikasi delapan orang atas laporan harta kekayaannya.
Delapan Kepala Bea Cukai itu tercatat merupakan otoritas kepabeanan dan cukai di delapan pelabuhan yang memiliki rapor merah.
Baca Juga:
Berdasarkan data Rapor Pelabuhan di Indonesia hasil pantauan Stranas PK 20 Oktober 2022, delapan pelabuhan yang memiliki rapor merah yaitu Pelabuhan Belawa, Pelabuhan Batu Ampar, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Palembang, Pelabuhan Lampung, dan Pelabuhan Pontianak.
Menurut Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat ditemui di Gedung ACLC KPK, menyatakan
Baca Juga:
“Kan ada rapor pelabuhan [inisiasi] Stranas PK dan Kemenko Marves di Jaga.id. Pelabuhan mana yang merah-merah rapornya, itu kepala bea cukainya kita periksa LHKPN-nya supaya ada alasannya, kalau merah rapor nya berarti belum berlangsung digitalisasi dengan baik. Bea cukai ada urusan di situ. Jadi kita periksa,” , dikutip Minggu (17/9/2023).
Pahala mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap delapan Kepala Bea Cukai itu sudah dilakukan. Kini, KPK masih mendalami hasil klarifikasi dan temuan tim Direktorat LHKPN di lapangan. Di sisi lain, KPK juga memeriksa dan meminta klarifikasi atas LHKPN empat orang Kepala Bea Cukai pada pelabuhan yang berlokasi di daerah penghasil sumber daya alam mineral seperti nikel atau pertambangan.
Beberapa daerah lain, yang LHKPN kepala bea cukainya diperiksa, yang kaya dengan SDA,” ujar Pahala.
Adapun penelusuran dan klarifikasi LHKPN yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat bea cukai itu akan dilakukan dengan melakukan cek fakta di lapangan, analisis kewajaran, sekaligus berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Sebelumnya, Pahala telah mengungkap rencana pemeriksaan LHKPN para pejabat bea cukai tersebut pada Juli 2023.
Pemanggilan itu, jelasnya, sejalan dengan sorotan kepada tata kelola pelabuhan di Indonesia serta kasus rasuah yang tengah ditangani KPK.red
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi senilai miliaran rupiah yang terjadi
Nasional
YOGYAKARTA Ahli hukum administrasi negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Wiryawan Chandra, menilai mantan Presiden Joko Widodo (Jok
Politik
PYONGYANG Pemerintah Korea Utara mengeluarkan pernyataan keras terhadap aksi militer Amerika Serikat (AS) yang menyerang tiga fasilitas
Internasional
IRAN PT Pertamina (Persero) mulai mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi dampak serius dari potensi penutupan Selat Hormuz oleh I
Ekonomi
MEDAN Ribuan warga Lingkungan 16, 17, dan 20 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, melakukan aksi blokade Jalan Alu
Nasional
SIBOLGA Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara Ke79 Tahun 2025, Polres Sibolga menggelar upacara ziarah rombongan dan tabur bunga di
Nasional
JAKARTA Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kian meningkat menyusul serangan Amerika Serikat yang bergabung dengan Israel terhadap tiga
Ekonomi
SIBOLGA Menyambut Hari Bhayangkara ke79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, Polres Sibolga menggelar kegiatan Bakti Kesehatan Donor Darah di Aul
Nasional
BATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si sangat menegaskan kepada seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar b
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Arso Sadewo (AS), Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energy (IAE), sebagai saksi d
Nasional
