TANJUNG SELOR – Kuasa hukum N, Direktur Utama (Dirut) PT Banyu Telaga Mas (BTM), menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang pertama dugaan tindak pidana penambangan ilegal di Sekatak, Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), gagal paham soal administrasi.
Hal itu disampaikan Kusmanto didampingi Dwi, keduanya merupakan tim hukum dari GP Law Firm selaku kuasa hukum N dalam persidangan pertama yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor, Kaltara pada, Kamis (22/6/2023).
“Melihat isi dakwaan, ada dua hal yang menjadi penyebab klien kami (N) didakwa. Yakni dianggap tidak sah dalam kapasitas jabatannya sebagai Dirut PT. BTM, dan yang kedua karena PT. BTM tidak memiliki RKAB Tahun 2023,” kata Kusmanto dalam keterangan tertulis pada, Jum’at (23/6/2023).
Baca Juga:
Atas dakwaan yang disampaikan JPU itu, ia menilai sangat lucu sekali ketika JPU mempermasalahkan status N sebagai Dirut PT. BTM hanya karena tidak tercatat di Modi ESDM, padahal Modi ESDM sifatnya hanya administrasi atau terkait pencatatan saja.
Sementara sah atau tidaknya sebuah perubahan perseroan itu dibuktikan dengan adanya pencatatan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) selaku Kementerian yang berwenang,” ujarnya.
Baca Juga:
Dalam hal ini, lanjutnya, pergantian Dirut PT. BTM telah mendapat pengesahan dan dicatat oleh Kemenkumham sebagaimana Surat Nomor AHU-AH.01.09-0039245 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Banyu Telaga Mas tertanggal 26 Juli 2022.
Sampai dengan saat ini baik akta notaris maupun surat Kemenkumham terkait perubahan Dirut PT. BTM belum juga dibatalkan sehingga cukup aneh jika JPU menggunakan acuan Data Modi ESDM daripada pengesahan Kemenkumham perihal sah tidaknya pergantian direksi sebuah perseroan,” paparnya.
Apalagi, lanjut Kusmanto, sebenarnya kliennya selaku Dirut PT. BTM juga telah mengirimkan data perubahan Direksi ke ESDM untuk dicatat dalam MODI ESDM.
Perihal tidak adanya RKAB Tahun 2023, ia mengungkapkan, terkait RKAB Tahun 2023 untuk PT. BTM belum disetujui. Padahal telah dikirim sejak Februari lalu. Namun yang perlu digaris bawahi adalah, karena PT. BTM belum memiliki RKAB Tahun 2023, sehingga sampai saat ini tidak pernah melakukan aktivitas pertambangan.
“Namun kalaupun ada kegiatan yang disangkakan kepada PT. BTM karena dianggap belum memiliki RKAB Tahun 2023, perlu diketahui jika hal tersebut adalah merupakan pelanggaran administrasi bukan pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020,” tegasnya.
Dengan adanya fakta-fakta yang disampaikannya itu, ditegaskan Kusmanto bahwa sangat jelas jika JPU salah memahami antara mana pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana.
“Kami cukup yakin jika klien kami selaku Dirut PT. BTM tidak bersalah dan akan kami buktikan dipersidangan nantinya,” sambungnya.
“Masalah hukum yang terjadi di tubuh PT.BTM menjadi sebuah momen yang tidak baik bagi iklim investasi di Indonesia khususnya di Kaltara, dimana PT. BTM yang telah memiliki IUP produksi dituduh melakukan tambang ilegal di wilayah IUP-nya sendiri,” imbuh Kusmanto.
Perlu diketahui, dalam sidang pertama itu, N selaku Dirut PT. BTM didakwa oleh JPU melakukan tindak pidana “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin berusaha” Jo. “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”.
Dakwaan itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Minerba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau “setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan g, Pasal 104, atau Pasal 105” Jo “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU Minerba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
(WE)
SIBOLGA Menyambut Hari Bhayangkara ke79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, Polres Sibolga menggelar kegiatan Bakti Kesehatan Donor Darah di Aul
Nasional
BATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si sangat menegaskan kepada seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar b
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Arso Sadewo (AS), Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energy (IAE), sebagai saksi d
Nasional
BINJAI Sepanjang Januari hingga Mei 2025, Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai telah menangani 80 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. D
Pemerintahan
JAKARTA Di tengah maraknya kejahatan siber, menjaga keamanan akun media sosial seperti Instagram menjadi semakin penting. Salah satu cara u
Sains & Teknologi
TEHERAN Situasi geopolitik global kembali memanas setelah Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan ke Iran, yang memicu respons keras da
Internasional
MEDAN Cabang olahraga bola tangan resmi menjadi bagian dari keluarga besar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Medan, setelah As
Olahraga
TEHERAN Ketegangan antara Iran dan Israel terus memanas. Dalam dua hari terakhir, pengadilan Iran mengeksekusi dua pria yang dihukum karena
Internasional
JAKARTA INdeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat penurunan signifikan pada sesi pertama perdagangan hari ini, turun 1,70 persen atau 11
Ekonomi
LANGKAT Warga Dusun Pancasila, Desa Mekar Makmur, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, kembali dikejutkan oleh peristiwa kematian ternak
Peristiwa
