Forum Hukum Ungkap Potensi Pelanggaran KPK dalam Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto

"Dalam putusan yang kami kaji, Bapak Hasto sebetulnya tidak terlibat sama sekali dalam delik aduan yang berkaitan dengan suap," ujar Amir dalam konferensi pers yang berlangsung pada Selasa (4/2/2025). Ia menambahkan, pengembangan perkara yang mengaitkan Hasto sebagai tersangka dianggap tidak tepat karena tidak sesuai dengan pertimbangan hukum yang ada.

FGD juga membahas potensi pelanggaran prosedural dalam penggunaan alat bukti. Para ahli sepakat bahwa alat bukti yang digunakan untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka tidak sah jika diperoleh tanpa dasar surat perintah penyidikan (Sprindik) yang sah. Hal ini mengacu pada keputusan praperadilan Setya Novanto yang menetapkan bahwa bukti yang diperoleh tanpa prosedur yang benar menjadi tidak sah.

Baca Juga:

• Sidang Hasto Kristiyanto: Mantan Hakim MK Sebut SOP Tak Bisa Kalahkan Undang-Undang
• KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kuota Haji di Kementerian Agama

Sidang Hasto Kristiyanto: Mantan Hakim MK Sebut SOP Tak Bisa Kalahkan Undang-Undang

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kuota Haji di Kementerian Agama

KPK Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji, Lima Laporan Masuk Sejak 2024

KPK Panggil Deputi Gubernur BI dan Anggota DPR Terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia

Sidang Hasto: Eks Hakim MK Maruarar Siahaan Tegaskan Pasal 21 UU Tipikor Tak Berlaku di Tahap Penyelidikan

KPK Panggil Bupati OKU Teddy Meilwansyah Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi di Dinas PUPR