SUMUT -Ratusan warga Sumatera Utara (Sumut) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Sumut pada Selasa ,11/2/2025. Aksi tersebut dipicu oleh kasus penipuan yang melibatkan Nina Wati, seorang perempuan yang dijadikan terdakwa dalam dugaan penipuan dengan modus menjanjikan kelulusan calon siswa TNI dan Akademi Kepolisian/Akpol. Massa yang terdiri dari keluarga korban menuntut keadilan serta meminta agar proses hukum terhadap Nina Wati segera diselesaikan.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi Faisal Kurniawan menyampaikan empat tuntutan utama, yang di antaranya meminta DPRD Sumut untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat/RDP terkait penipuan yang dilakukan Nina Wati, serta menuntut agar pihak berwajib segera menindak tegas oknum TNI yang terlibat dalam penipuan ini.
"Selama 16 kali persidangan, terdakwa Nina Wati tidak pernah hadir. Hanya hadir melalui Zoom dengan alasan sakit, tetapi ternyata dia tidak dirawat di rumah sakit, melainkan di rumahnya. Kami menuntut agar dia segera ditangkap dan diadili," ujar Faisal.
Baca Juga:
Para korban juga mendesak aparat hukum untuk bertindak lebih tegas. Mereka mencurigai adanya kongkalikong antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga Nina Wati dapat bebas dari tanggung jawab hukum. Salah seorang orangtua korban menyampaikan kekecewaannya terhadap proses hukum yang lambat dan tidak transparan.
TARUTUNG Sebanyak 821 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tapanuli Utara (Taput), mengeluh karena gaji ke13 dan gaji bu
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus menggencarkan berbagai langkah strategis guna menanggulangi kebakaran hut
Pemerintahan
MEDAN Menyikapi lonjakan suhu udara di Kota Medan yang mencapai 36,7 derajat Celsius, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas mengeluarkan e
Pemerintahan
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait ketidaksesuaian standar
Hukum dan Kriminal
NIAS BARAT Pemerintah Kabupaten Nias Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Pemerintahan
MEDAN Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDI Perjuangan, Agus Setiawan, menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun 2025 di Jal
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga bahwa mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatra U
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami penyidikan terkait dugaan korupsi dalam proyek digitalisasi Stasiun Pengisian
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan pemblokiran terhadap ribuan rekening dormant atau tidak akti
Nasional
TAPANULI TENGAH Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani, menyayangkan beredarnya informasi tidak akurat yang
Pendidikan