Prabowo Didesak Turun Tangan, 9 WNI Misi Kemanusiaan Gaza Ditahan Israel
JAKARTA Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengerahkan seluruh jalur diplomasi pemerintah In
NASIONAL
TAPANULI TENGAH — Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani, menyayangkan beredarnya informasi tidak akurat yang menyudutkan program beasiswa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) untuk 104 mahasiswa.
Informasi tersebut beredar dalam bentuk flyer dan unggahan media sosial yang disebut berasal dari seorang oknum berinisial J.
Dalam unggahannya, J menyebut hanya 26 penerima beasiswa yang datanya valid, sementara 78 lainnya disebut sebagai "siluman".
Rahmansyah menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan berpotensi menimbulkan keresahan serta konflik di tengah masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa penerima bantuan dan keluarganya.
"Saya sebagai putra daerah Tapanuli Tengah yang kini berdomisili di luar tetap peduli dan serius mengamati dinamika di kampung halaman. Isu seperti ini bisa mengganggu stabilitas sosial dan menodai niat baik pemerintah daerah," ujarnya kepada wartawan, Senin (28/7).
Ia menjelaskan, berdasarkan klarifikasi dari pemerintah daerah, 78 nama belum sempat diverifikasi karena keterbatasan waktu, bukan karena tidak layak.
"Jadi tidak bisa serta-merta disimpulkan bahwa mereka tidak berhak. Penyebaran istilah 'siluman' itu menyesatkan dan bisa merugikan penerima manfaat," tegas Rahmansyah.
Rahmansyah menegaskan dukungannya terhadap program beasiswa Pemkab Tapteng.
Ia menyebut program ini sejalan dengan salah satu poin Astacita Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia.
"Ini juga selaras dengan visi Bupati Tapteng Masinton Pasaribu dalam membangun kualitas manusia daerah," ujarnya.
Ia mengimbau agar semua pihak tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya dan mendesak agar proses verifikasi dilanjutkan secara objektif dan profesional.
Rahmansyah juga meminta DPRD Tapteng untuk bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang menyebarkan hoaks, termasuk mendukung langkah hukum bila perlu.
JAKARTA Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengerahkan seluruh jalur diplomasi pemerintah In
NASIONAL
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengecam tindakan militer Israel yang mencegat dan menahan rombongan misi kemanusiaan interna
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan distribusi Minyakita mulai berjalan lebih stabil di sejumlah wilayah. Pemerintah jug
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengecam tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal misi kemanusiaan intern
PERISTIWA
JAKARTA Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradin) Firman Wijaya menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam penetapan kerugian k
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Yudi LatifSEMUA konsep penting teori negara modern adalah konsepkonsep teologis yang disekularisasi.Kalimat itu berasal dari Polit
OPINI
SANGIHE Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kabupaten Kepulauan Sangihe mendesak pemerintah mencopot Kepala Kantor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan terbuka terhadap berbagai masukan publik terkait pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan
EKONOMI
GUNUNGSITOLI Kejaksaan Negeri Gunungsitoli membantah kabar yang menyebut Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Gunungsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ikatan Media Online (IMO) Indonesia mengecam penangkapan jurnalis Republika, Bambang Noroyono, oleh aparat Israel saat mengikuti
NASIONAL