Hendak Terbang ke NTB, Pria Asal Aceh Tertangkap Bawa 1 Kilogram Sabu di Bandara Silangit
TAPANULI UTARA Petugas Bandara Silangit bersama Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Utara menggagalkan upaya pengiriman narkotika jen
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH — Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani, menyayangkan beredarnya informasi tidak akurat yang menyudutkan program beasiswa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) untuk 104 mahasiswa.
Informasi tersebut beredar dalam bentuk flyer dan unggahan media sosial yang disebut berasal dari seorang oknum berinisial J.
Dalam unggahannya, J menyebut hanya 26 penerima beasiswa yang datanya valid, sementara 78 lainnya disebut sebagai "siluman".
Rahmansyah menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan berpotensi menimbulkan keresahan serta konflik di tengah masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa penerima bantuan dan keluarganya.
"Saya sebagai putra daerah Tapanuli Tengah yang kini berdomisili di luar tetap peduli dan serius mengamati dinamika di kampung halaman. Isu seperti ini bisa mengganggu stabilitas sosial dan menodai niat baik pemerintah daerah," ujarnya kepada wartawan, Senin (28/7).
Ia menjelaskan, berdasarkan klarifikasi dari pemerintah daerah, 78 nama belum sempat diverifikasi karena keterbatasan waktu, bukan karena tidak layak.
"Jadi tidak bisa serta-merta disimpulkan bahwa mereka tidak berhak. Penyebaran istilah 'siluman' itu menyesatkan dan bisa merugikan penerima manfaat," tegas Rahmansyah.
Rahmansyah menegaskan dukungannya terhadap program beasiswa Pemkab Tapteng.
Ia menyebut program ini sejalan dengan salah satu poin Astacita Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia.
"Ini juga selaras dengan visi Bupati Tapteng Masinton Pasaribu dalam membangun kualitas manusia daerah," ujarnya.
Ia mengimbau agar semua pihak tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya dan mendesak agar proses verifikasi dilanjutkan secara objektif dan profesional.
Rahmansyah juga meminta DPRD Tapteng untuk bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang menyebarkan hoaks, termasuk mendukung langkah hukum bila perlu.
TAPANULI UTARA Petugas Bandara Silangit bersama Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Utara menggagalkan upaya pengiriman narkotika jen
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Sikap Plt. Direktur RSUD H. OK Arya Zulkarnain Kabupaten Batu Bara, dr. Yufly Yanza, menjadi sorotan setelah dinilai belum membe
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, menghadiri pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 Tahun 2026 yang digelar di Komple
PEMERINTAHAN
JAKARTA Dunia pers Indonesia kembali berduka. Wartawan senior sekaligus Anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusa
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membantah informasi yang beredar di media sosial yang mengaitkan Sekretaris Jenderal (Sekjen)
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Camat Medan Polonia, Irfan Asardi Siregar, dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan penjara setelah dinyatakan terbuk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. OK. Saidin, SH, M.Hum, angkat bicara terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehSutrisno PangaribuanKOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar akrobat politik dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT)
OPINI
MEDAN Aliansi Solidaritas Driver Medan (ASDM) menolak keras wacana yang mengusulkan pengemudi ojek daring (ojol) dikategorikan sebagai p
NASIONAL
JAKARTA Safari politik Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan berlanjut ke Jawa Tengah setelah rangkaian kunjungan ke sejumlah daera
POLITIK