Skenario Konstitusi Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK: Ini Alur Penggantian dan Sosok Potensial
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA -Sebanyak 18 anggota polisi yang diduga terlibat dalam aksi pemerasan saat acara Djakarta Warehouse Project (DWP) kini menjalani sidang etik di Mabes Polri. Proses sidang tersebut dimulai pada Selasa, 31 Desember 2024, dan akan dilakukan secara bertahap.
Karopenmas Div Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi bahwa sidang etik tersebut telah dimulai. Menurutnya, pihak Polri berkomitmen untuk memberikan tindakan tegas terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Iya benar (mulai hari ini),” kata Trunoyudo melalui pesan singkat kepada wartawan.
Sidang etik yang dilakukan terhadap oknum-oknum anggota Polri ini akan dipantau langsung oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Trunoyudo menambahkan bahwa sidang etik ini akan berlangsung secara simultan dan berkesinambungan untuk memastikan proses hukum yang transparan dan adil.
Komisioner Kompolnas, Yusuf Warsyim, menyebutkan bahwa sidang etik tidak dilakukan sekaligus terhadap seluruh 18 anggota yang terlibat, melainkan satu per satu. “Hari ini ada tiga polisi yang disidang, namun identitas mereka belum disebutkan,” ujar Yusuf.
Sebelumnya, aparat kepolisian melakukan penyelidikan setelah diduga terjadi pemerasan terhadap warga negara Malaysia (WN Malaysia) saat acara DWP. Dalam penyelidikan, ditemukan uang senilai Rp 2,5 miliar yang disita dari rekening yang sudah disiapkan oleh oknum-oknum tersebut.
Pihak kepolisian berjanji untuk terus melakukan proses hukum terhadap anggota yang terbukti terlibat dalam praktik pemerasan ini. Sidang etik menjadi salah satu langkah dalam mempertanggungjawabkan pelanggaran yang terjadi dan memastikan disiplin serta integritas di tubuh Polri.
(N/014)
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah telah menuntaskan kewajiban pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sen
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JATINANGOR Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) terpilih menerima Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD. Selain mendapatka
PENDIDIKAN
MEDAN Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografe
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang telah diburu hampir dua bulan. Pelaku bernama Yogi Wardani (32) ditangkap d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang warga Deli Serdang, Indrayani, mengadukan sejumlah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (
HUKUM DAN KRIMINAL