Buronan Gelar Pesta Mewah, Polisi Malah Kirim Karangan Bunga: Ada Apa dengan Penegakan Hukum?

Tebing Tinggi- Kembali tercoreng oleh ironi hukum yang mencolok. Christoph Munthe, seorang buronan yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 2021, justru dibiarkan menggelar pesta mewah untuk anaknya di Wisma Mangampu Tua, jumat (14/2/2025). Lebih mengejutkan lagi, Polres Tebing Tinggi, yang berkewajiban menangkapnya, malah seolah memberikan restu dengan mengirimkan karangan bunga ucapan selamat.

Bagaimana mungkin seorang DPO dapat berpesta dengan tenang, hanya berjarak sekitar 1 km dari kantor polisi, tanpa ada tindakan apa pun? Apakah hukum di negeri ini memang hanya berlaku bagi rakyat kecil, sementara para buronan kelas kakap justru mendapat perlakuan istimewa?

Pesta di Atas Kejahatan: Polisi yang Mandul atau Bermain Mata?

Pantauan tim awak media di lokasi pesta mengungkap realitas yang mencengangkan. Tak satu pun aparat kepolisian berani menyentuh Christoph Munthe. Bahkan, beberapa pejabat kepolisian justru terang-terangan mengirim papan bunga sebagai simbol 'dukungan' terhadap hajatan buronan tersebut. Nama-nama seperti Brigadir Gomgom Raja dari Satserse Polres Tebing Tinggi dan Kapolsek Sipispis AKP Jaresman Sitinjak tercatat sebagai pengirim.

Apakah ini hanya sekadar kelalaian, atau ada permainan busuk di balik pembiaran ini? Jika seorang buronan bisa hidup bebas dan merayakan pesta tanpa rasa takut, maka jelas ada yang tidak beres dalam tubuh aparat penegak hukum.

Citra Kepolisian Hancur, Kepercayaan Publik Runtuh.

Kasus ini bukan sekadar tamparan keras bagi institusi kepolisian, tetapi juga penghinaan terhadap prinsip keadilan. Bagaimana masyarakat bisa percaya pada hukum jika aparat yang seharusnya menegakkan keadilan justru terlibat dalam praktik pembiaran?

Sudah saatnya Kapolda Sumatera Utara dan Kapolri turun tangan untuk membersihkan institusi kepolisian dari oknum-oknum yang bermain dengan hukum. Jika tidak, kasus Christoph Munthe hanya akan menjadi satu dari sekian banyak bukti bahwa hukum di Indonesia masih bisa diperjualbelikan.

Pertanyaannya sekarang: apakah Polres Tebing Tinggi akan tetap diam dan membiarkan skandal ini berlalu begitu saja? Ataukah ada nyali untuk menegakkan keadilan, meski harus berhadapan dengan kepentingan di balik layar? Masyarakat menunggu jawabannya.

(ac/r05)