Kades Kohod Arsin Diduga Raup Rp23,2 Miliar dari Penerbitan Sertifikat Palsu

Selain itu, LBHAP PP Muhammadiyah merekomendasikan agar penyidik Bareskrim Polri memeriksa aliran dana terkait pemalsuan sertifikat ini. Gufroni menyarankan agar Arsin mempertimbangkan untuk menjadi Justice Collaborator (JC), yang dapat mengungkap siapa saja yang terlibat dan bagaimana aliran uang beredar. "Jika Arsin mengajukan diri sebagai JC, ancaman hukumannya bisa lebih ringan dan dia akan mendapat perlindungan dari LPSK," tambah Gufroni.

Sebelumnya, Arsin sendiri membantah tuduhan tersebut dan mengklaim dirinya adalah korban dalam kasus penerbitan SHGB dan SHM pagar laut ini. Menurutnya, dia kurang memahami prosedur yang berlaku dalam penerbitan sertifikat tanah, dan ini menjadi pelajaran bagi dirinya serta perangkat Desa Kohod ke depannya.

Baca Juga:

• Puluhan Warga Desa Kohod Gelar Aksi Cukur Gundul Massal Sebagai Rasa Syukur atas Penahanan Kades!
• Penuhi Panggilan Bareskrim, Kades Kohod Arsin Diperiksa Kasus Pemalsuan SHGB Tangerang

Kasus ini kini terus bergulir, dengan penyidik dari Bareskrim Polri yang dijadwalkan untuk mendalami lebih lanjut aliran dana dan keterlibatan para pihak terkait.

(sc/a)

Baca Juga:

• Terungkap! Peran Kades Kohod dalam Pemalsuan Surat Izin Pagar Laut Tangerang
• Polisi Tetapkan Kepala Desa Kohod dan Tiga Tersangka Lainnya dalam Kasus Pemalsuan Surat Izin Lahan Pagar Laut Tangerang

Puluhan Warga Desa Kohod Gelar Aksi Cukur Gundul Massal Sebagai Rasa Syukur atas Penahanan Kades!

Penuhi Panggilan Bareskrim, Kades Kohod Arsin Diperiksa Kasus Pemalsuan SHGB Tangerang

Terungkap! Peran Kades Kohod dalam Pemalsuan Surat Izin Pagar Laut Tangerang

Polisi Tetapkan Kepala Desa Kohod dan Tiga Tersangka Lainnya dalam Kasus Pemalsuan Surat Izin Lahan Pagar Laut Tangerang

Kepala Desa Kohod, Arsin Bin Asip, Muncul di Publik dan Klarifikasi Kasus Pagar Laut Tangerang

Aksi Long March Warga Desa Kohod: Minta Bareskrim Tangkap Kades Arsin Terkait Kasus Pagar Laut Tangerang