JAKARTA -Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, mendukung keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku. Lakso menilai langkah KPK tersebut sudah tepat guna mencegah potensi hambatan dalam penegakan hukum.
"Penahanan ini sudah tepat dilakukan oleh KPK. Hal ini penting untuk mengantisipasi potensi upaya yang dapat menghalangi penegakan hukum, terlebih Hasto menjadi tersangka dalam upaya perintangan sebagaimana Pasal 21 UU Tipikor," ujar Lakso, Kamis (20/2/2025).
Baca Juga:
Selain itu, Lakso menilai penahanan Hasto akan mempermudah proses permintaan keterangan dari pihak terkait. Ia juga mengungkapkan bahwa langkah KPK ini menunjukkan kepercayaan diri dengan bukti yang telah dimiliki.
Namun, Lakso juga mengingatkan agar KPK segera menyelesaikan kasus ini sebelum masa penahanan berakhir. "Masa penahanan memiliki batas waktu. KPK harus segera menuntaskan kasus ini, karena penahanan merupakan upaya yang tepat untuk menghindari praduga intervensi politik," tambahnya.
Baca Juga:
Dia berharap agar KPK segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan. Hal ini, menurutnya, akan mempercepat penyelesaian perkara. "KPK harus segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan sebagai simbol bahwa KPK memiliki komitmen serius untuk menuntaskan kasus korupsi tanpa pandang bulu," kata Lakso.
Dengan penahanan ini, Lakso juga menilai KPK ingin menegaskan kepada publik bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh siapapun tidak bersifat abadi. "Ini adalah pesan penting bahwa proses penegakan hukum akan terus berjalan untuk meminta pertanggungjawaban, tanpa terkecuali," ujar Lakso.
Seperti diketahui, Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Kamis sore. Ia digiring keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan oranye, sementara kedua tangannya terlihat terborgol. Hasto akan menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK selama 20 hari pertama.
(dc/a)
Ngawi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mendorong para petani untuk memanfaatkan fasilitas kredit alat dan mesin pertanian (a
Pertanian Agribisnis
TOBA Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Toba menunjukkan respon cepat dalam menangani kasus tindak pidana pelarian anak di bawa
Pemerintahan
MEDAN Tragedi jatuhnya pesawat Air India rute AhmedabadLondon menyisakan duka mendalam bagi dunia penerbangan. Dari 242 penumpang, hanya
Pariwisata
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akhirnya angkat bicara soal pro dan kontra seputar rumah subsidi
Pemerintahan
TERNATE Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jajarannya di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untu
Nasional
SUMBAR Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali mengalami erupsi pada Rabu malam (18/6/2025) sekitar pukul 2009 WIB, memuntahkan abu vulkan
Peristiwa
LANGKAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) bersama WALHI, BPSKL Wilayah II, Dirjen Gakk
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) tengah menggodok wacana penerapan su
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menyalurkan langsung tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) melalui Anggaran Pend
Pemerintahan
BALIGE Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bersama Forkopimda, TNI, Polri, dan Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII) menggelar upaca
Seni dan Budaya
