JAKARTA -Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, mendukung keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku. Lakso menilai langkah KPK tersebut sudah tepat guna mencegah potensi hambatan dalam penegakan hukum.
"Penahanan ini sudah tepat dilakukan oleh KPK. Hal ini penting untuk mengantisipasi potensi upaya yang dapat menghalangi penegakan hukum, terlebih Hasto menjadi tersangka dalam upaya perintangan sebagaimana Pasal 21 UU Tipikor," ujar Lakso, Kamis (20/2/2025).
Baca Juga:
Selain itu, Lakso menilai penahanan Hasto akan mempermudah proses permintaan keterangan dari pihak terkait. Ia juga mengungkapkan bahwa langkah KPK ini menunjukkan kepercayaan diri dengan bukti yang telah dimiliki.
Namun, Lakso juga mengingatkan agar KPK segera menyelesaikan kasus ini sebelum masa penahanan berakhir. "Masa penahanan memiliki batas waktu. KPK harus segera menuntaskan kasus ini, karena penahanan merupakan upaya yang tepat untuk menghindari praduga intervensi politik," tambahnya.
Baca Juga:
Dia berharap agar KPK segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan. Hal ini, menurutnya, akan mempercepat penyelesaian perkara. "KPK harus segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan sebagai simbol bahwa KPK memiliki komitmen serius untuk menuntaskan kasus korupsi tanpa pandang bulu," kata Lakso.
Dengan penahanan ini, Lakso juga menilai KPK ingin menegaskan kepada publik bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh siapapun tidak bersifat abadi. "Ini adalah pesan penting bahwa proses penegakan hukum akan terus berjalan untuk meminta pertanggungjawaban, tanpa terkecuali," ujar Lakso.
Seperti diketahui, Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Kamis sore. Ia digiring keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan oranye, sementara kedua tangannya terlihat terborgol. Hasto akan menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK selama 20 hari pertama.
(dc/a)
JAKARTA Serangan naratif dan tuduhan sepihak terhadap Penasehat Khusus Presiden RI Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudun
Politik
JAKARTA Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat layanan kesehatan nasional dengan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres)
Kesehatan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menepis wacana soal adanya permainan data terhadap angka pertumbu
Ekonomi
BANDUNG Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Yassierli, memaparkan strategi pemerintah dalam mendukung pertumbuhan dunia usaha melalui
Ekonomi
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan bahwa penyerapan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp7,9 tr
Ekonomi
JAKARTA Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,12
Ekonomi
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menunjuk Komjen Pol. Dedi Prasetyo sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik I
Nasional
TAPANULI SELATAN Seorang pemilik yayasan pondok pesantren di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara,
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Kantor Bea dan Cukai Sibolga mela
Hukum dan Kriminal
LANGKAT Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, kembali menu
Pertanian Agribisnis
