PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA -Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menilai penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari serangan politik terhadap partai. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy dalam konferensi pers di Gedung DPP PDIP, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
"Penahanan ini adalah penahanan politik, dan kami anggap ini sebagai serangan terhadap partai kami," ujar Ronny. Menurutnya, langkah tersebut membuktikan bahwa Hasto Kristiyanto memang sengaja ditargetkan, terutama menjelang kongres partai yang sedang dalam persiapan.
Ronny juga menambahkan bahwa peran Hasto sebagai Sekjen PDIP sangat krusial dalam organisasi partai, sehingga penahanan ini dianggap sebagai upaya mengganggu kelancaran persiapan kongres. "Penahanan ini adalah bagian dari operasi politik yang berusaha mengacaukan partai," kata Ronny.
PDIP sendiri menegaskan bahwa Hasto selama ini sangat kooperatif dalam proses hukum di KPK, dan tidak ada alasan untuk khawatir bahwa Hasto akan melarikan diri. "Sekjen Mas Hasto selalu kooperatif. Tidak ada urgensi untuk melakukan penahanan, karena Hasto tidak akan kemana-mana," tegasnya.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait buron Harun Masiku. Hasto menjalani pemeriksaan kedua pada Kamis (20/2/2025) dan keluar dari ruang pemeriksaan mengenakan rompi tahanan oranye dan terborgol.
KPK menegaskan bahwa penahanan Hasto tidak ada kaitannya dengan politisasi. Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa seluruh proses hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Kami menjalankan penegakan hukum ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum, tanpa ada kaitan politis," ujar Setyo.
Hasto kini akan menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK selama 20 hari pertama, sementara penyidik masih akan melanjutkan proses pemeriksaan lebih lanjut.
(dc/a)
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL