JAKARTA -Komisi XII DPR RI mendesak PT Pertamina Patra Niaga untuk segera memberikan klarifikasi terkait isu pengoplosan Pertamax dengan Pertalite yang mencuat ke publik setelah terungkapnya dugaan korupsi di perusahaan tersebut. Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, menegaskan bahwa klarifikasi ini sangat penting untuk menghindari opini negatif yang berkembang di masyarakat.
Ramson meminta agar klarifikasi yang dilakukan tidak hanya terbatas pada forum-forum rapat di DPR, tetapi juga melalui konferensi pers yang dapat langsung disaksikan oleh publik. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak merasa dibohongi dan tidak terbentuknya opini negatif yang berbahaya.
"Saya harap Pertamina memberikan penjelasan terkait rumusan atau formula Pertamax yang dimaksud. Jangan sampai publik merasa dibohongi, karena itu bisa menimbulkan bahaya," kata Ramson dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Pertamina Patra Niaga di Gedung DPR RI, Rabu (26/2/2025).
Baca Juga:
Ramson juga menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan kepentingan rakyat, termasuk dalam persoalan BBM. Oleh karena itu, ia meminta Pertamina Patra Niaga bertindak cepat agar tidak perlu Presiden Prabowo yang turun tangan memberikan penjelasan kepada publik.
"Jangan sampai Bapak Presiden yang harus mengklarifikasi, Pertamina yang harus klarifikasi langsung soal ini, karena itu bidangnya Pertamina Patra Niaga," tambah Ramson.
Baca Juga:
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023. Dalam keterangannya, Kejagung menyebutkan bahwa PT Pertamina Patra Niaga membeli Pertalite dengan harga Pertamax, kemudian mengoplosnya untuk dijadikan Pertamax (Ron 92), yang sebenarnya tidak diperbolehkan.
Kejagung juga menetapkan enam tersangka lainnya terkait dengan dugaan korupsi ini. Para tersangka termasuk Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, serta beberapa pejabat lainnya di PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Navigator Khatulistiwa.
Komisi XII DPR RI berharap agar Pertamina segera memberikan penjelasan lebih lanjut untuk menghindari kebingungannya masyarakat mengenai isu ini.
(km/n14)
MEDAN Tempat Hiburan Malam (THM) Black Owl yang berlokasi di Jalan T Amir Hamzah, Kota Medan, menjadi sorotan setelah diketahui tetap bero
Nasional
JAKARTA Pemantauan kualitas udara oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa sejumlah wilayah di Jabodetabek
Nasional
OSAKA Jelang laga krusial menghadapi Jepang dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi m
Olahraga
JAKARTA Istana Negara melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi polemik seputar anggaran pengadaan mobil dinas
Nasional
JAKARTA Kejaksaan Agung tengah mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Pendidikan
PEMATANGSIANTAR Aksi demo yang dilakukan Komunitas Pedagang Gedung IV Pasar Horas di Jalan Merdeka, Pematangsiantar pada Selasa (10/6/2025
Nasional
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait isu kapalkapal pengangkut bijih nikel yang me
Pemerintahan
JABAR Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yonky Dilatha memastikan proses hukum sedang berjalan terhadap oknum anggota polisi yang diduga melakuka
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Muhammad Haniv, mantan Kepala Kantor Wilayah Direktor
Berita
PAPUA Satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang diduga anak buah Egianus Kogoya tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Gakkum O
Peristiwa