JPPI: Pemerintah Seolah Lepas Tangan terhadap Nasib Guru Honorer
JAKARTA Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengkritik Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7
PENDIDIKAN
JAKARTA -Komisi XII DPR RI mendesak PT Pertamina Patra Niaga untuk segera memberikan klarifikasi terkait isu pengoplosan Pertamax dengan Pertalite yang mencuat ke publik setelah terungkapnya dugaan korupsi di perusahaan tersebut. Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, menegaskan bahwa klarifikasi ini sangat penting untuk menghindari opini negatif yang berkembang di masyarakat.
Ramson meminta agar klarifikasi yang dilakukan tidak hanya terbatas pada forum-forum rapat di DPR, tetapi juga melalui konferensi pers yang dapat langsung disaksikan oleh publik. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak merasa dibohongi dan tidak terbentuknya opini negatif yang berbahaya.
"Saya harap Pertamina memberikan penjelasan terkait rumusan atau formula Pertamax yang dimaksud. Jangan sampai publik merasa dibohongi, karena itu bisa menimbulkan bahaya," kata Ramson dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Pertamina Patra Niaga di Gedung DPR RI, Rabu (26/2/2025).
Ramson juga menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan kepentingan rakyat, termasuk dalam persoalan BBM. Oleh karena itu, ia meminta Pertamina Patra Niaga bertindak cepat agar tidak perlu Presiden Prabowo yang turun tangan memberikan penjelasan kepada publik.
"Jangan sampai Bapak Presiden yang harus mengklarifikasi, Pertamina yang harus klarifikasi langsung soal ini, karena itu bidangnya Pertamina Patra Niaga," tambah Ramson.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023. Dalam keterangannya, Kejagung menyebutkan bahwa PT Pertamina Patra Niaga membeli Pertalite dengan harga Pertamax, kemudian mengoplosnya untuk dijadikan Pertamax (Ron 92), yang sebenarnya tidak diperbolehkan.
Kejagung juga menetapkan enam tersangka lainnya terkait dengan dugaan korupsi ini. Para tersangka termasuk Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, serta beberapa pejabat lainnya di PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Navigator Khatulistiwa.
Komisi XII DPR RI berharap agar Pertamina segera memberikan penjelasan lebih lanjut untuk menghindari kebingungannya masyarakat mengenai isu ini.
(km/n14)
JAKARTA Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengkritik Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7
PENDIDIKAN
JAKARTA Nilai tukar Rupiah Indonesia diperkirakan masih berada dalam tekanan dan berpotensi melemah hingga menembus level Rp17.800 per d
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah mata uang dunia tercatat memiliki nilai tukar yang sangat rendah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Dalam perbandinga
EKONOMI
DELI SERDANG Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menghadiri Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II yang digelar di Desa Telaga Sari, Keca
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di Sumatra menjadi salah satu kawasan konservasi terpenting di dunia yang membentang di Provin
PARIWISATA
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia menggelar Sidang Isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah atau penentuan Idul
AGAMA
JAKARTA Koordinator Tim Hukum Merah Putih (THMP), Suhadi, menilai kecil kemungkinan Presiden ke7 RI Joko Widodo terlibat dalam dugaan k
POLITIK
JAKARTA Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut warga desa tidak terdampak dolar karena tidak menggunakannya secara langsung
EKONOMI
DELI SERDANG Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi meminta aparat kepolisian memberikan perlindungan kepada seorang guru ngaji,
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar miny
EKONOMI