JAKARTA -Kejaksaan Agung (Kejagung) menyanggah bantahan dari PT Pertamina Patra Niaga terkait dugaan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM). Kejagung mengungkapkan temuan terbaru yang menunjukkan bahwa Pertalite (RON 90) dicampur dengan Pertamax (RON 92), meski pihak Pertamina sebelumnya membantah adanya pengoplosan.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, menegaskan bahwa penyidik telah menemukan bukti yang cukup terkait praktik blending yang tidak sesuai dengan standar. "Ada RON 90 atau bahkan di bawahnya yang dicampur dengan RON 92, dan dipasarkan dengan harga Pertamax," ujar Qohar dalam keterangan di Kantor Kejaksaan Agung, Rabu (26/2/2025).
Temuan tersebut berdasarkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang diperiksa oleh penyidik Kejagung. Qohar juga menambahkan, meskipun PT Pertamina Patra Niaga sebelumnya mengklaim bahwa tidak ada pengoplosan, keterangan saksi dan bukti yang ada menunjukkan sebaliknya.
Baca Juga:
Pihak Kejagung kini tengah mempersiapkan langkah selanjutnya dengan melibatkan ahli untuk memastikan validitas dari temuan tersebut. "Kami akan meminta ahli untuk meneliti lebih lanjut. Tapi fakta yang ada dan keterangan saksi sudah jelas menunjukkan bahwa terjadi blending antara RON 88 dan 92," kata Qohar.
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga dalam rapat dengan Komisi XII DPR mengakui adanya proses penambahan zat aditif pada BBM jenis Pertamax sebelum didistribusikan ke SPBU. Pelaksana Tugas Harian (Pth) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan bahwa proses tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk, bukan untuk melakukan pengoplosan antara Pertalite dan Pertamax.
Baca Juga:
"Di Patra Niaga, kami terima di terminal dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak ada perubahan RON. Kami hanya menambahkan aditif untuk meningkatkan kualitas produk," ujar Ega, Rabu (26/2/2025). Ega juga memastikan bahwa semua produk yang diterima telah melewati uji laboratorium untuk menjaga kualitas BBM.
Namun, meski PT Pertamina Patra Niaga mengklaim tidak ada pengoplosan, Kejagung memiliki bukti yang dapat membuktikan adanya praktik blending yang tidak sesuai dengan regulasi, yang berpotensi merugikan konsumen dan negara.
(gn/n14)
MEDAN Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi besarbesaran di tubuh Polda Sumatera Utara (Sumut). Mutasi tersebut m
Nasional
PADANG LAWAS UTARA Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, S.STP., MM., memimpin rapat koordina
Pemerintahan
TANGGERANG Polri kembali melakukan mutasi jabatan strategis di sejumlah wilayah. Salah satu yang mencuri perhatian adalah pergantian Kapolr
Nasional
BATU BARA Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku m
Kesehatan
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menggunakan pinjaman luar n
Nasional
DENPASAR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hari ini bertolak ke Provinsi Bali dalam rangka kunjungan kerja untuk meresmikan s
Nasional
JAKARTA Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke79, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi besarbesaran terhadap 702 pers
Pemerintahan
jembrana Upaya menurunkan angka stunting terus digencarkan di wilayah Kabupaten Jembrana. Kali ini, Babinsa Desa Pohsanten, Kopka I Kade Ar
Nasional
WASHINGTON DC Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengejutkan dunia dengan pernyataannya bahwa China kini dapat kembali membeli
Internasional
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Muti menegaskan bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) harus dijala
Pendidikan
