BEKASI -PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) telah menyelesaikan pembayaran denda administratif sebesar Rp 2 miliar akibat tindakan pemagaran laut ilegal di wilayah Bekasi, Jawa Barat.
Denda ini dijatuhkan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Nomor B.182/DJPSDKP/PW.210/II/2025 yang menilai adanya pelanggaran oleh perusahaan tersebut.
Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara, dalam keterangan resminya pada Sabtu (1/3/2025), menyatakan bahwa pembayaran denda tersebut telah selesai, dan perusahaan akan segera fokus pada urusan perizinan pembangunan pelabuhan.
Baca Juga:
Deolipa mengungkapkan bahwa proses perizinan sedang berjalan dan diharapkan dapat rampung dalam tiga hingga enam bulan ke depan.
"Langkah selanjutnya adalah mengurus perizinan pembangunan pelabuhan sesuai prosedur yang berlaku," kata Deolipa.
Baca Juga:
Pelanggaran yang dilakukan oleh PT TRPN meliputi reklamasi area home base dan sempadan tanpa izin, serta pengerukan alur dan pemagaran laut bambu tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pung Nugroho Saksono, mengapresiasi sikap kooperatif PT TRPN dalam proses penyelesaian masalah administratif tersebut.
"Sudah dibayar lunas hari ini. Alhamdulillah, sepanjang proses penyelesaian, PT TRPN sangat kooperatif," ungkap Ipunk, sapaan akrabnya.
Meskipun telah membayar denda, PT TRPN berkomitmen untuk memenuhi semua ketentuan hukum dan administratif yang diperlukan guna kelancaran proyek pelabuhan strategis ini.
(km/n14)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengalihkan status penahanan Direktur Pemberitaan JakTV, Tian Bahtiar (TB), menjadi tahanan kota. Pengal
Nasional
SERDANG BEDAGAI Seorang pengedar sabu berinisial SS (38), warga Dusun II, Desa Cinta Air, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdangbedagai (S
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara resmi membubarkan Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Neg
Pemerintahan
SUMUT Perusahaan perkebunan sawit asal Medan, PT. Rendi Permata Raya (PT. RPR), kembali menjadi sorotan setelah diketahui membuka ribuan he
Hukum dan Kriminal
bitvonline.comDemam tifoid, yang disebabkan oleh bakteri Salmonella enterica serovar Typhi (S. Typhi), kini semakin sulit diobati akibat re
Kesehatan
TAPUT Wakil Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Dr. Fajar Riza Ul Haq MA mengungkapkan bahwa pemerintah tengah fokus membenahi ta
Pemerintahan
VATICAN Jenazah Paus Fransiskus telah menjalani proses pengawetan menggunakan teknik tanatopraksi dan disemayamkan di Basilika Santo Petrus
Internasional
MEDAN Curahan hujan yang cukup tinggi dan drainase yang kurang optimal menyebabkan ratusan rumah di Kecamatan Medan Labuhan dan Kelurahan S
Peristiwa
JAKARTA Bareskrim Polri menolak laporan yang diajukan oleh Peradi Bersatu yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pengadu dalam kasus tud
Hukum dan Kriminal
MEDAN Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Meryl Rouli Saragih, mendesak Kepala Dinas Pendidikan Sumut untuk segera mencopot Rosma
Hukum dan Kriminal
