Namun, Kombes Hendry menegaskan bahwa apabila terbukti terlibat dalam pelanggaran atau tindak pidana lainnya, pihaknya tidak akan segan untuk memberikan tindakan tegas sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku di Polri.
Proses hukum terhadap AKBP Fajar, lanjut Hendry, akan mengikuti ketentuan disiplin dan kode etik profesi Polri.
Baca Juga:
Mengingat posisinya sebagai Perwira Menengah (Pamen) yang menjabat di lingkungan Polri, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan akan dilakukan oleh Divisi Propam Polri sesuai prosedur yang ada.
"Seluruh anggota Polri harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Tribrata dan Caturprasetya dalam menjalankan tugas mereka," pungkasnya.
Baca Juga:
(tb/p)
BELU Pos Lakmars, Pos Fohuk, dan Pos Fohululik yang merupakan bagian dari Satgas Yonif 741/GN menghadiri Rapat Lokakarya Mini Lintas Sektor
Pemerintahan
ACEH personel Subdit Keamanan dan Keselamatan (Subditkamsel) Ditlantas Polda Aceh menggelar kegiatan sosialisasi tertib berlalu lintas kep
Pemerintahan
MEDAN Di saat usaha mulai merangkak naik, tibatiba kontrak bisnis diputus sepihak. Bahkan, pengusahanya yang menandatangani kontrak ker
Hukum dan Kriminal
JEMBRANA Menjelang puncak peringatan Hari Bhayangkara ke79, Polres Jembrana menggelar kegiatan doa bersama lintas agama sebagai bentuk pe
Agama
NIAS Puluhan warga yang tergabung dalam komunitas Sahabat Bobby Nasution turun ke jalan menggelar aksi damai di Kota Gunungsitoli, Kepula
Nasional
JEMBRANA Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila sekaligus mendukung kegiatan perpisahan siswasiswi SMPN 5 Mendoyo, Komando Rayo
Pendidikan
SURABAYA Ribuan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) menggelar aksi unjuk rasa besarbesaran, Kamis (19/6/202
Nasional
PADANG PARIAMAN Kasus penemuan potongan tubuh manusia di aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, akhirnya m
Hukum dan Kriminal
JAKARTA PT KCC Glass Indonesia, anak usaha raksasa industri kaca asal Korea Selatan, menyampaikan kekecewaannya terhadap sejumlah janji
Ekonomi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji Indonesia. Direktur
Hukum dan Kriminal
