Tiga Desa Nunukan Diklaim Malaysia, Ini Penjelasan Pemerintah
JAKARTA Pemerintah merespons klaim Malaysia atas tiga desa di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Ketiga desa yang dipersoalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
PANGKALPINANG -Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, Komjen Pol. Mathinus Hukom, mengungkapkan angka yang mengejutkan terkait peredaran uang dalam transaksi narkoba di Indonesia.
Ia menyebutkan bahwa peredaran uang untuk membeli narkoba di tanah air mencapai Rp524 triliun setiap tahunnya.
Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba memerlukan sinergitas dari berbagai pihak.
Dalam kesempatan membuka Implementasi Program P4GN (Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang pada Rabu (5/3/2025), Komjen Pol. Mathinus Hukom menegaskan bahwa jumlah uang sebesar Rp524 triliun tidak hanya menunjukkan tingginya permintaan terhadap narkoba, tetapi juga dampaknya terhadap kehidupan sosial dan keluarga.
Ia menyebutkan bahwa uang yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kewajiban agama, sosial, serta kebutuhan keluarga, justru dialihkan untuk membeli barang haram tersebut.
"Pengguna narkoba ini tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, tetapi lebih memilih membeli narkoba," ujarnya.
Selain itu, Mathinus Hukom juga menyoroti potensi besar yang dimiliki oleh para pengedar narkoba dalam menggunakan uang yang begitu banyak untuk membeli pengaruh, termasuk di kalangan pejabat dan penegak hukum.
Ia menegaskan bahwa uang sebanyak itu bisa digunakan untuk mempengaruhi siapa saja, bahkan penegak hukum, yang berpotensi menghambat upaya pemberantasan narkoba.
"Uang yang begitu banyak ini bisa membeli siapa saja, bisa membeli saya yang berdiri di sini, dan bagaimana jika saya tidak memiliki kekuatan untuk mencegah dan menangkal serangan begitu kuat ini," ungkapnya.
Komjen Pol. Mathinus Hukom juga berbagi pengalaman pribadinya yang menunjukkan bagaimana pengedar narkoba berusaha mempengaruhi penegak hukum dengan cara yang licik.
"Ini pernah terjadi pada tahun 2011, saat saya ditunjuk menjadi Direktur Intelijen BNN. Pengedar narkoba mengirimkan amplop uang kepada orang tua saya di kampung, namun saya meminta orang tua untuk membuang amplop tersebut ke pantai," kenangnya.
JAKARTA Pemerintah merespons klaim Malaysia atas tiga desa di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Ketiga desa yang dipersoalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menjatuhkan sanksi disiplin berat kepada mantan Camat Medan Maimun Almuqarrom Natapradja berupa pembebasan t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI resmi menyetujui pengesahan 9 anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 20262031 dalam rapat paripurna yang digelar d
NASIONAL
JAKARTA DPR RI resmi menyetujui rekomendasi percepatan reformasi Polri dalam rapat paripurna ke12 Masa Sidang III Tahun Sidang 2025202
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI secara resmi menyetujui Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR. Persetu
NASIONAL
DENPASAR Polsek Denpasar Timur (Dentim) menggelar patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang dikombinasikan dengan patroli yus
NASIONAL
JAKARTA Filsuf dan pengamat politik Rocky Gerung memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Selasa, 27 Januari 2026. Rocky
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Rencana Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjadikan Kebun Binatang Bandung sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) menuai kritik taja
PEMERINTAHAN
MEDAN Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait, ditetapkan sebagai tersangka dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Gagasan inovatif Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, untuk memanfaatkan lumpur sisa banjir sebagai media tana
NASIONAL