Kejati Sumut Mulai Usut Dugaan Korupsi KIP Kuliah di LLDikti Wilayah I, Masuk Tahap Pulbaket
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKSEL -Tim Satgas Pangan Polri melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Cipete, Jakarta Selatan, dan menemukan produk minyak goreng Minyakita yang tidak sesuai dengan takaran yang tercantum di kemasan.
Beberapa kemasan Minyakita ditemukan hanya berisi 800 mililiter (ml), padahal seharusnya 1 liter.
Pada Selasa (11/3/2025), tim Satgas Pangan Polri memeriksa empat toko, baik yang berada di dalam maupun luar area Pasar Cipete.
Hasil pemeriksaan menunjukkan variasi yang signifikan terkait takaran volume minyak dalam kemasan. Beberapa produk sesuai dengan takaran yang tercantum, namun ada juga yang tidak.
Pada tahap awal, tim membeli produk Minyakita dari salah satu toko di dalam pasar dan hasil pengukurannya menunjukkan volume minyak sesuai dengan yang tercantum di kemasan pouch 1 liter, yang diproduksi oleh PT Sinar Mas.
Temuan serupa juga ditemukan pada produk Minyakita produksi PT Primus Sanus Cooking Oil Industrial, di mana takaran minyak dalam kemasan pouch juga sesuai dengan label 1 liter.
Namun, hasil yang berbeda ditemukan saat tim melanjutkan pemeriksaan di toko lain di luar area pasar.
Produk Minyakita produksi PT Lestari Jaya Indonesia Maju dalam kemasan botol hanya berisi 950 ml, meskipun labelnya mencantumkan 1 liter.
Hal yang sama juga ditemukan pada produk Minyakita produksi PT Tunas Argo Indolestari, di mana kemasan pouch yang seharusnya berisi 1 liter hanya berisi 950 ml setelah ditakar secara manual.
Lebih parah lagi, temuan kasus Minyakita yang tidak sesuai takaran ditemukan pada produk produksi PT Azrindo Sinergi Publik, yang hanya berisi 800 ml meskipun di kemasan tertera 1 liter.
Kasus ini mengundang perhatian lebih dari pemerintah. Menteri Pertanian, sebelumnya berjanji untuk menindak produsen yang terbukti curang dalam hal takaran produk, dan Bareskrim Polri bahkan mengusulkan untuk mencabut izin produksi bagi perusahaan yang terbukti bersalah.
(bs/n14)
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
OlehAbrilloga S.H, M.H.Tulisan opini yang disampaikan oleh Edi Irawan, ST, yang menyerang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitu
OPINI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalk
HUKUM DAN KRIMINAL