Bina Mental dan Fisik, HKA Persiapkan Petugas Layanan Tol Kutepat untuk Arus Mudik Idul Fitri
SUMATERA UTARA Menyambut arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 Hijriah, PT Hakaaston (HKA), operator jalan tol Ruas Kuala Tanjung Teb
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) telah memeriksa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan PT Pertamina (Persero), Subholding Pertamina, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang untuk periode 2018-2023.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa pemeriksaan terhadap Ahok berlangsung selama 9 jam pada Kamis (13/3/2025), dimulai pukul 08.45 WIB hingga 18.00 WIB.
Selama pemeriksaan, Ahok diberikan sejumlah 14 pertanyaan seputar peran dan fungsi tugasnya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Menurut Harli, pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan pengawasan terhadap aktivitas impor serta tata kelola minyak mentah dan produk kilang milik Pertamina.
Meskipun pemeriksaan telah dilakukan, Ahok belum dapat menyediakan dokumen pendukung yang diperlukan oleh pihak Kejagung, terutama yang berkaitan dengan Subholding Pertamina.
"Ahok mengatakan bahwa dokumen yang diminta masih perlu diperoleh dari Pertamina dan akan dipelajari lebih lanjut oleh penyidik," jelas Harli Siregar.
Kejagung, lanjut Harli, akan melanjutkan penyidikan dan memanggil sejumlah saksi lagi setelah dokumen yang dibutuhkan diterima.
Penyidik juga berencana untuk memeriksa lebih lanjut tentang notulen rapat direksi atau komisaris terkait tata kelola minyak dan produk kilang.
Pihak Kejagung berharap dengan adanya data ini, proses pembuktian terhadap para tersangka yang sudah ditetapkan bisa lebih mendalam.
Hingga kini, Kejagung telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus ini, enam di antaranya merupakan petinggi Subholding Pertamina dan tiga lainnya berasal dari perusahaan swasta.
Kejagung terus melakukan penyidikan untuk menyusun bukti-bukti lebih lanjut guna melengkapi kasus tersebut.
Harli menambahkan, pihak Kejagung akan terus menjalankan strategi penyidikan, dan setiap perkembangan mengenai saksi yang diperiksa akan diumumkan secara berkala.
(cb/a)
SUMATERA UTARA Menyambut arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 Hijriah, PT Hakaaston (HKA), operator jalan tol Ruas Kuala Tanjung Teb
PEMERINTAHAN
OlehMichael F. UmbasTIDAK semua pertemuan tingkat tinggi dunia melahirkan sejarah. Banyak di antaranya yang berlalu sekadar menjadi ajang f
OPINI
JAKARTA Pemerintah Indonesia menyepakati perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) sebagai b
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama pada Jumat, 20 Februari 2026. Salah satu yang dilanti
NASIONAL
BINJAI, SUMUT Kasus dugaan korupsi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapangtan) Kota Binjai terus berkembang. Setelah mantan ke
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Konsumen rumah mewah kawasan Kota Deli Megapolitan (KDM), saat ini kecewa. Ini akibat status tanah rumah yang dibeli dengan harga
HUKUM DAN KRIMINAL
BANYUWANGI Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan di Pantai Plengkung, kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupat
NASIONAL
JAKARTA Pertamina Hulu Indonesia (PHI), Subholding Upstream Pertamina Regional 3 Kalimantan, meluncurkan Kartu Stop Work Authority (SWA)
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,95 miliar untuk pembangunan lift di kantor Dinas Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus baru penyimpanan uang suap oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL