Puan Soroti Hoaks RUU Perampasan Aset, Sebut Ada Upaya Mendiskreditkan DPR
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti maraknya penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dinilai menyerang kredibilitas lembaga l
NASIONAL
JAKARTA -Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) telah memeriksa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan PT Pertamina (Persero), Subholding Pertamina, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang untuk periode 2018-2023.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa pemeriksaan terhadap Ahok berlangsung selama 9 jam pada Kamis (13/3/2025), dimulai pukul 08.45 WIB hingga 18.00 WIB.
Selama pemeriksaan, Ahok diberikan sejumlah 14 pertanyaan seputar peran dan fungsi tugasnya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Menurut Harli, pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan pengawasan terhadap aktivitas impor serta tata kelola minyak mentah dan produk kilang milik Pertamina.
Meskipun pemeriksaan telah dilakukan, Ahok belum dapat menyediakan dokumen pendukung yang diperlukan oleh pihak Kejagung, terutama yang berkaitan dengan Subholding Pertamina.
"Ahok mengatakan bahwa dokumen yang diminta masih perlu diperoleh dari Pertamina dan akan dipelajari lebih lanjut oleh penyidik," jelas Harli Siregar.
Kejagung, lanjut Harli, akan melanjutkan penyidikan dan memanggil sejumlah saksi lagi setelah dokumen yang dibutuhkan diterima.
Penyidik juga berencana untuk memeriksa lebih lanjut tentang notulen rapat direksi atau komisaris terkait tata kelola minyak dan produk kilang.
Pihak Kejagung berharap dengan adanya data ini, proses pembuktian terhadap para tersangka yang sudah ditetapkan bisa lebih mendalam.
Hingga kini, Kejagung telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus ini, enam di antaranya merupakan petinggi Subholding Pertamina dan tiga lainnya berasal dari perusahaan swasta.
Kejagung terus melakukan penyidikan untuk menyusun bukti-bukti lebih lanjut guna melengkapi kasus tersebut.
Harli menambahkan, pihak Kejagung akan terus menjalankan strategi penyidikan, dan setiap perkembangan mengenai saksi yang diperiksa akan diumumkan secara berkala.
(cb/a)
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti maraknya penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dinilai menyerang kredibilitas lembaga l
NASIONAL
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar proses hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ad
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsid
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya mulai menyelidiki laporan yang diajukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terhadap pengacara Hotman Paris Hutap
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mengalami penyesuaian signifikan seiring l
EKONOMI
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menyoroti perubahan spesifikasi teknis dalam proses tende
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengapresiasi dedikasi Tim Panitia Penyelenggara Haji Daerah (PPHD) Aceh yang dinilai berhasil
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendukung langkah Komisi III DPR RI untuk tetap melanjutkan pembahasan Rancangan UndangUnd
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengubah skema pemberian insentif bagi Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Pro
EKONOMI
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memberhentikan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, dari keanggo
POLITIK