Gantikan Hery Susanto, Nuzran Joher Resmi Disahkan DPR Jadi Nakhoda Baru Ombudsman RI
JAKARTA Rapat paripurna DPR RI menyetujui Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI) masa jabatan 20262031. Penetapan t
NASIONAL
MEDAN -Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Sumatera Utara (Sumut) mengkritik keras kinerja Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Sumut.
Kritik ini dilontarkan oleh Ketua Komisariat Daerah Sumut PMKRI, Sintong Sinaga, yang menilai bahwa Kapolda Sumut gagal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan tertinggi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
Irjen Pol Whisnu, yang dilantik sebagai Kapolda Sumut pada Agustus 2024, menggantikan Komjen Agung Setya Imam Effendi, yang ditugaskan sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN).
Namun, menurut PMKRI Sumut, meskipun Irjen Pol Whisnu memiliki rekam jejak karir yang panjang dan cemerlang, sejak dilantik sebagai Kapolda Sumut, banyak peristiwa yang mencoreng citra kepolisian di wilayah tersebut.
Sintong Sinaga mengungkapkan beberapa kasus yang menjadi sorotan masyarakat, di antaranya penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polsek Simpang Empat di wilayah hukum Polres Kabupaten Asahan, penganiayaan tahanan yang dilakukan oleh tiga anggota kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Medan hingga menyebabkan korban meninggal dunia, serta kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Kompol Ramli Sembiring, Kabagbinopsnal Ditreskrimum Polda Sumut.
"Sejak Irjen Pol Whisnu menjabat, semakin banyak anggota kepolisian di Sumut yang terlibat tindak pidana. Kasus-kasus ini bukan hanya menunjukkan bahwa Kapolda Sumut kehilangan kemampuan untuk menjaga citra institusi yang beliau pimpin, tetapi juga terkait dengan dugaan aliran dana dari Kompol Ramli kepada atasannya," tegas Sintong Sinaga.
Menurut Sintong, kepolisian harus mampu menunjukkan kinerja yang optimal, terutama di bawah pemerintahan yang baru saat ini.
Namun, masalah internal di tubuh kepolisian Sumut yang melibatkan anggota-anggota yang tidak lagi memiliki kecintaan terhadap institusi sangat merugikan masyarakat dan mencoreng citra penegakan hukum.
PMKRI Sumut mendesak agar Kapolda Sumut segera dicopot dari jabatannya jika tidak mampu memperbaiki kinerja kepolisian dan menjaga citra institusi yang dipimpinnya.
"Kita akan terus memperjuangkan dan menyuarakan kegagalan Kapolda Sumut dalam menjaga dan mengayomi masyarakat," tambah Sintong Sinaga.
JAKARTA Rapat paripurna DPR RI menyetujui Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI) masa jabatan 20262031. Penetapan t
NASIONAL
JAKARTA Pimpinan dan anggota DPR RI bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta sejumlah menteri terkait akan berangkat ke Nusa Te
NASIONAL
NABIRE Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan masyarakat Papua memiliki hak untuk menyampaikan tuntutan terkait kesejah
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya mengamankan 21 orang menjelang rangkaian aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta, Selasa (18/8/2026). Polisi menyeb
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut mengaku dalam kondisi kurang sehat saat menjalani sidang perkara dugaan k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya mengerahkan 9.242 personel gabungan untuk mengamankan 31 aksi demonstrasi dan sejumlah kegiatan masyarakat di Jak
NASIONAL
JAKARTA Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memilih kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, sebagai lok
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat 2.119 gempa susulan terjadi setelah gempa bumi magnitudo (M) 7,7 men
PERISTIWA
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada pembukaan perdagangan Selasa (18/8/2026). Berdasarkan data Blo
EKONOMI