JAKARTA -Mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, mengajukan banding setelah dijatuhi sanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar pada Senin (17/3).
Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Karo Penmas Divisi Humas Polri, mengungkapkan bahwa meski keputusan tersebut sudah dijatuhkan, Fajar memiliki hak untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.
Baca Juga:
"Atas putusan tersebut kami perlu sampaikan informasi bahwasannya pelanggar menyatakan banding yang menjadi bagian dari hak milik pelanggar," ujar Trunoyudo kepada wartawan.
Sebelumnya, Fajar juga telah menjalani hukuman penempatan di tempat khusus (patsus) selama tujuh hari, yang berlangsung pada 7-13 Maret 2025 di Ruang Patsus Biro Provos Propam Polri.
Baca Juga:
Selain masalah kode etik, Fajar juga dihadapkan pada kasus hukum serius.
Ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelecehan seksual dan penyalahgunaan narkoba, dengan empat korban yang terdiri dari tiga anak-anak dan seorang dewasa.
PENULISDR Usman Lam ReungPresiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan bahwa empat pulau yaitu Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Panj
Opini
SEOUL Setelah berjuang selama hampir delapan bulan, Jennie BLACKPINK akhirnya menang dalam gugatan hukum terhadap seorang pria yang mengaku
Entertainment
MUARO JAMBI Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke79, Polsek Sungai Bahar menggelar kegiatan Bhakti Sosial Religi y
Nasional
JAKARTA Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam menyoroti pentingnya peran Polri di tengah masyarakat Indonesia yang
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa saat ini terdapat 194 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilay
Internasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi mencabut aturan tentang keberadaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satga
Nasional
PEKANBARU Sekitar 7.000 peserta aksi dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) menggelar unjuk rasa menolak relokasi warga
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tengah menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi Pemilu 2029. Pernyataan ini di
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia menanggapi pernyataan Wilmar International Limited terkait penyitaan uang sebesar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Teddy Meilwansyah, untuk diperiks
Hukum dan Kriminal
