- Umi Hartati (UH), Ketua Komisi II DPRD OKU
- Nopriansyah (NOP), Kepala Dinas PUPR OKU
- M Fauzi alias Pablo (MFZ), Pengusaha
- Ahmad Sugeng Santoso (ASS), Pengusaha
KPK menyebutkan bahwa ketiga anggota DPRD OKU itu menagih fee proyek yang telah disepakati sejak Januari 2025 kepada Nopriansyah menjelang Idul Fitri.
Nopriansyah berjanji untuk mencairkan fee yang diambil dari sembilan proyek di OKU tersebut sebelum Lebaran.
Pada 13 Maret 2025, Nopriansyah menerima uang senilai Rp 2,2 miliar dari Fauzi, seorang pengusaha, dan sebelumnya telah menerima Rp 1,5 miliar dari Ahmad.
Uang tersebut diduga akan dibagikan kepada anggota DPRD OKU sebagai bagian dari jatah fee proyek.
Pada 15 Maret 2025, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para tersangka dan mengamankan uang tunai sebesar Rp 2,6 miliar serta sebuah mobil Toyota Fortuner.
(dc/a)
BINJAI Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus memperluas cakupan program i
Kesehatan
TEBING TINGGI Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi berkomitmen merevitalisasi sejumlah aset strategis milik daerah pada Tahun Anggaran
Pemerintahan
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan daerah yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabi
Pemerintahan
DENPASAR Menanggapi beredar kabar terkait pembangunan Bandara Bali Utara di sejumlah media, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Pro
Nasional
TABANAN Dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan publik di sektor pertanahan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tabanan mendorong
Pemerintahan
BANDAR LAMPUNG Warga Jalan Bambu, Kelurahan Sumberejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, mengungkapkan apresiasi atas p
Pemerintahan
BANDAR LAMPUNG Polemik hibah senilai Rp60 miliar dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung t
Pemerintahan
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah, melakukan pertemuan nonformal dengan anggota Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe, Dr
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Nama perwira polisi asal Padangsidimpuan, AKBP Yassir Ahmadi, mencuat dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek peningkat
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Penggugat perkara perdata senilai Rp125 triliun terkait dugaan cacat ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Wakil Presiden
Politik
