Sejauh ini, belum terkonfirmasi kepastian kebenaran Komisoner KPAD itu sebagai kuasa hukum terduga pelaku atau tidak.
BUPATI BATUBARA DIMINTA EVALUASI KPAD
Merespon polemik ini, masyarakat dan berbagai aktivis perlindungan anak meminta Bupati Batubara, H Baharuddin Siagian, untuk segera melakukan evaluasi terhadap KPAD Batubara.
Mereka mendesak agar oknum yang terlibat dalam kasus ini segera dicopot dari jabatannya jika terbukti melakukan pelanggaran.
"Kami meminta bupati untuk bertindak tegas dan melakukan investigasi terhadap keberadaan KPAD Batubara. Jika benar ada anggota KPAD yang menjadi kuasa hukum pelaku kekerasan seksual terhadap anak, maka ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap tugas dan amanah yang diberikan," ujar salah satu aktivis Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (Gebrak).
Kasus ini masih menyisakan banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Apakah keadilan benar-benar ditegakkan, atau justru ada kepentingan tertentu yang berusaha menutupinya? Publik menantikan langkah tegas dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menangani kasus ini.*
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
