Warga berharap agar Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan F., segera turun tangan menertibkan dan menindak tegas seluruh praktik perjudian di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan dan jajaran Polsek Medan Labuhan.
Sebagai pengingat, Pasal 303 KUHP menyatakan bahwa pihak yang menyelenggarakan atau memfasilitasi perjudian dapat dipidana hingga 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp25 juta.
Sementara pelaku atau pemain judi dapat dikenakan hukuman penjara hingga 4 tahun atau denda Rp10 juta.
Baca Juga:
"Harapan kami cuma satu, tolong ditutup saja tempat judi itu, kami warga sudah sangat resah," pinta salah satu emak-emak yang tinggal di sekitar lokasi.
Baca Juga:
MEDAN Usai mengikuti rapat paripurna bersama DPRD Kota Medan, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi jajaran PT Meda
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas resmi menetapkan tujuh misi strategis dalam Rencana
Pemerintahan
BALIGE Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh SMA Negeri 2 Balige di bawah kepemimpinan Ibu Ani Sefriana Nadapdap, S.Pd., M.Si. S
Pendidikan
BINJAI Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, menyampaikan seruan tegas kepada para Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Binja
Pendidikan
MEDAN Pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan penerbitan sertifikat tanah wakaf Masjid Jamik yang ber
Pemerintahan
MEDAN Sebanyak 86 narapidana (napi) di Sumatera Utara resmi mendapatkan amnesti dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Mere
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam upaya memperkuat sinergi antarinstansi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bersama Kepolisian Republik
Hukum dan Kriminal
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengungkap praktik peredaran narkoba yang disamarkan dengan kedok kantor organisas
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Masyarakat Desa Gunung Baringin, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, mengingatkan kembali Pemerintah
Pemerintahan
ACEH Sebanyak 74 narapidana (napi) yang tersebar di berbagai lembaga pemasyarakatan di Aceh dinyatakan bebas setelah menerima amnesti da
Hukum dan Kriminal
