Warga Gayo Lues Diserang Harimau Sumatera, BKSDA Pasang Kamera Jebak
JAKARTA Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mengerahkan tim ke Kabupaten Gayo Lues usai seorang warga diserang Harimau Sumatera
PERISTIWA
MEDAN – Pertanyaan apa yang ada dalam benak Anda ketika melihat gencarnya pembangunan rumah toko (Ruko) dan perumahan mewah di kawasan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deliserdang, Sumut saat ini?
Apalagi bagi Anda yang selama ini mengetahui status lahan mega proyek properti itu adalah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN?
Yang pertama mungkin, pasti merasa kaget. Lalu, akan muncul pertanyaan; lho, ini kan lahan HGU PTPN untuk perkebunan? Kok berubah menjadi kawasan pembangunan pertokoan dan perumahan mewah?
Pertanyaan berikutnya adalah, apa bisa lahan HGU menjadi kawasan property bisnis untuk diperjualbelikan dengan nilai fantastis mahal? Lalu, status tanahnya apa ya? Tetap HGU atau menjadi Hak Guna Bangunan (HGB)? Dan, kemana masyarakat yang dulunya bertempat tinggal di kawasan itu? Apakah mereka digusur dengan ganti rugi yang layak?
Beragam pertanyaan itu, akan muncul dengan sendirinya ketika melintas di kawasan Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan. Sebab saat ini, hampir ratusan unit ruko dan rumah mewah dibangun di sejumlah lahan HGU PTPN. Mulai dari Jalan Irian Barat, Jalan Kesuma, Jalan Haji Anif, Jalan Metrologi, Jalan Willem Iskandar, dll sudah penuh dengan perumahan dan pertokoan mewah. Belum lagi di kawasan Helvetia, Tanjungmorawa, dll.
Dan, pertanyaan paling penting lagi adalah, berapa kira-kira harga unit ruko atau rumah di kawasan tersebut?
Beberapa pertanyaan tersebut, dapat terjawab ketika BITVOnline.com mencoba menghubungi Tim Pemasaran Jewel Garden Cemara atas nama Kelfin. Saat ditanya berapa harga satu unit ruko yang saat ini ramai dibangun di kawasan Desa Sampali, Kelfin menjelaskan, untuk Komplek Jewel Infinity di Jalan Haji Anif, harganya start mulai dari Rp 4,5 miliar.
Kelvin menjelaskan, harga start mulai dari Rp 4,5 miliar per unit itu, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Lalu, ketika ditanya bagaimana dengan status tanahnya, apakah Sertifikat Hak Milik (SHM) atau status lain? Kelvin menjelaskan status surat tanahnya adalah Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama perusahaan Perseroan Terbatas (PT). Sayangnya, Kelvin tidak menjelaskan apa nama perusahaan PT yang menjadi atas nama Surat HGB tersebut.
Apakah atas nama PTPN sebagai pemilik HGU, atau PT Nusa Dua Propertindo (NDP) sebagai anak perusahaan PTPN atau justru atas nama PT Ciputra Development Tbk sebagai perusahaan pihak ketiga yang menjadi mitra kerjasama PTPN dalam membangun mega proyek property di lahan HGU tersebut.
Lebih jauh Kelvin meyakinkan, Surat HGB itu nantinya bisa ditingkatkan ke Sertifikat Hak Milik (SHM) melalui Notaris. Namun, jelas Kelvin, biaya yang timbul dalam proses konversi dari HGB ke SHM, ditanggung oleh pembeli (customer). "Kalau bapak sudah beli, nanti dibuat atas nama Bapak di Notaris," jelas Kelvin.
Berapa lama proses perubahan surat dari SHGB ke SHM, "Kalau itu, nanti langsung dari Notaris Pak. Soalnya prosesnya dari Notaris," jelas Kelvin.
Diperkirakan ribuan unit ruko dan perumahan tempat tinggal, kini dibangun di atas ratusan hektar lahan yang selama ini dikenal sebagai tanah HGU PTPN. Misalnya, Citra Land Gama City di Jalan Willem Iskandar, Medan.
JAKARTA Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mengerahkan tim ke Kabupaten Gayo Lues usai seorang warga diserang Harimau Sumatera
PERISTIWA
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup anjlok 3,54 persen ke level 6.094,94 pada perdagangan Kamis
EKONOMI
LABUHANBATU PT Bank SUMUT KCPSyariah Rantauprapat kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan melalui kegiatan sosi
PENDIDIKAN
JAKARTA Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) memastikan seluruh delegasi Global Sumud Flotilla (GSF) dan Freedom Flotilla Coalition (FFC),
INTERNASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengusulkan agar praktik suap di sektor swasta masuk dalam pembahasan rev
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan memberikan penjelasan terbuka kepada inves
EKONOMI
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui nilai transaksi perdagangan karbon Indonesia melalui IDXCarbon masih tergolong kecil diban
EKONOMI
JAKARTA Dugaan aliran dana suap ke sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kembali mencuat dalam persidangan kasus suap impor
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dipastikan batal menunaikan ibadah haji tahun 2026 meski sebelumnya telah dijadwalkan bera
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) meminta seluruh operator seluler di Indonesia untuk duduk bersama mencari solusi terkait polemik kuota
NASIONAL