JAKARTA –Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, menyampaikan dukungannya terhadap rencana pemberian amnesti kepada 44 ribu narapidana. Sebagian besar penerima amnesti adalah narapidana kasus narkoba, khususnya pengguna. Langkah ini dinilai sebagai terobosan untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan (lapas) yang mengalami kelebihan kapasitas.
“Komisi XIII sudah membentuk panja lapas, dan hasil kunjungan kerja serta diskusi dengan Menteri Hukum dan HAM menunjukkan bahwa kasus narkotika, khususnya pengguna, selama ini menjadi beban besar bagi negara,” ujar Willy kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Willy menyoroti anggaran negara yang besar untuk membiayai kebutuhan napi, termasuk biaya makan yang mencapai Rp 2,5 triliun per tahun. Menurutnya, memberikan amnesti kepada pengguna narkoba adalah langkah efisien yang akan meringankan beban negara.
Baca Juga:
Politikus Partai NasDem ini memuji inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan amnesti kepada ribuan napi kasus narkotika, pengguna psikotropika, dan napi terkait Undang-Undang ITE serta kasus politik tertentu.
“Ketika Pak Presiden menginisiasi memberikan amnesti untuk 44 ribu napi, khususnya pengguna narkoba, itu adalah terobosan luar biasa. Tidak hanya untuk mengurangi kapasitas lapas, tetapi ini juga mencerminkan komitmen kepemimpinan yang berani mengambil langkah rekonsiliasi politik,” kata Willy.
Baca Juga:
Ia menambahkan bahwa langkah ini harus diiringi dengan penguatan political will dari pemerintah serta pelaksanaan yang ketat oleh aparat penegak hukum. “Kalau pengguna, ya kita rehab, bukan dipenjara,” tegasnya.
Willy juga menyoroti masalah overkapasitas lapas yang sebagian besar dihuni oleh napi kasus narkotika. Menurutnya, amnesti akan menjadi solusi konkret untuk mengatasi kondisi tersebut.
“Pemberian amnesti ini tidak hanya mengurangi kapasitas lapas, tetapi juga menunjukkan langkah nyata dalam menyelesaikan masalah sistemik di lembaga pemasyarakatan,” jelasnya.
Meski DPR sedang dalam masa reses, Willy memastikan bahwa Komisi XIII siap membahas usulan amnesti jika pemerintah mengirimkan surat resmi dalam waktu dekat.
“Kalau ini mendesak, tidak menutup kemungkinan kami akan membahasnya di masa reses. Konteksnya adalah menerjemahkan political will pemerintahan Pak Prabowo menjadi kebijakan konkret,” ujarnya.
Pemberian amnesti kepada napi kasus narkoba, khususnya pengguna, menurut Willy, juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan rehabilitasi daripada hukuman pidana.
(N/014)
MEDAN Markas organisasi kemasyarakatan AMPI di Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, diubah menjadi pabrik ekstasi rumahan. Polisi ber
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Timnas Thailand U23 berhasil meraih kemenangan 31 atas Timnas Filipina U23 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala AFF
Olahraga
BANDAR LAMPUNG Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan Stadion Sumpah Pemuda sebagai homebase baru Tim Bhayangkara Presisi Lampun
Olahraga
Jakarta Kebakaran hebat yang melanda Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mulai padam pada Senin malam (28/7/2025). Dari
Peristiwa
MEDAN Sebuah markas organisasi kemasyarakatan (ormas) di Jalan Kantil, Kecamatan Medan Maimun, Sumatera Utara, yang merupakan kantor Sub R
Hukum dan Kriminal
Bener Meriah Kepolisian Sektor (Polsek) Bandar, Polres Bener Meriah, kembali menunjukkan respons cepat dalam pengungkapan kasus kejahatan.
Hukum dan Kriminal
SUMUT Gubernur Sumatera Utara (Sumut), M. Bobby Afif Nasution, menghadiri perayaan Hari Jadi ke22 Kabupaten Pakpak Bharat sekaligus pesta
Seni dan Budaya
MEDAN Di era media sosial yang memungkinkan kita terhubung dengan ratusan, bahkan ribuan orang, muncul pertanyaan menarik berapa banyak t
Sains & Teknologi
THAILAND Ketegangan antara Thailand dan Kamboja di kawasan perbatasan memicu kekhawatiran dunia internasional, tidak hanya dari sisi keama
Internasional
JAKARTA Timnas Thailand U23 unggul sementara atas Filipina U23 dengan skor 10 pada babak pertama laga perebutan tempat ketiga Piala AFF
Olahraga