JAKARTA –Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, menyampaikan dukungannya terhadap rencana pemberian amnesti kepada 44 ribu narapidana. Sebagian besar penerima amnesti adalah narapidana kasus narkoba, khususnya pengguna. Langkah ini dinilai sebagai terobosan untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan (lapas) yang mengalami kelebihan kapasitas.
“Komisi XIII sudah membentuk panja lapas, dan hasil kunjungan kerja serta diskusi dengan Menteri Hukum dan HAM menunjukkan bahwa kasus narkotika, khususnya pengguna, selama ini menjadi beban besar bagi negara,” ujar Willy kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Willy menyoroti anggaran negara yang besar untuk membiayai kebutuhan napi, termasuk biaya makan yang mencapai Rp 2,5 triliun per tahun. Menurutnya, memberikan amnesti kepada pengguna narkoba adalah langkah efisien yang akan meringankan beban negara.
Baca Juga:
Politikus Partai NasDem ini memuji inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan amnesti kepada ribuan napi kasus narkotika, pengguna psikotropika, dan napi terkait Undang-Undang ITE serta kasus politik tertentu.
“Ketika Pak Presiden menginisiasi memberikan amnesti untuk 44 ribu napi, khususnya pengguna narkoba, itu adalah terobosan luar biasa. Tidak hanya untuk mengurangi kapasitas lapas, tetapi ini juga mencerminkan komitmen kepemimpinan yang berani mengambil langkah rekonsiliasi politik,” kata Willy.
Baca Juga:
Ia menambahkan bahwa langkah ini harus diiringi dengan penguatan political will dari pemerintah serta pelaksanaan yang ketat oleh aparat penegak hukum. “Kalau pengguna, ya kita rehab, bukan dipenjara,” tegasnya.
Willy juga menyoroti masalah overkapasitas lapas yang sebagian besar dihuni oleh napi kasus narkotika. Menurutnya, amnesti akan menjadi solusi konkret untuk mengatasi kondisi tersebut.
“Pemberian amnesti ini tidak hanya mengurangi kapasitas lapas, tetapi juga menunjukkan langkah nyata dalam menyelesaikan masalah sistemik di lembaga pemasyarakatan,” jelasnya.
Meski DPR sedang dalam masa reses, Willy memastikan bahwa Komisi XIII siap membahas usulan amnesti jika pemerintah mengirimkan surat resmi dalam waktu dekat.
“Kalau ini mendesak, tidak menutup kemungkinan kami akan membahasnya di masa reses. Konteksnya adalah menerjemahkan political will pemerintahan Pak Prabowo menjadi kebijakan konkret,” ujarnya.
Pemberian amnesti kepada napi kasus narkoba, khususnya pengguna, menurut Willy, juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan rehabilitasi daripada hukuman pidana.
(N/014)
BITVONLINE.COM Sejumlah guru dari sekolah swasta di bawah naungan Yayasan Salib Suci (YSS) menyuarakan penolakan atas rencana pemerintah me
Pendidikan
JAKARTA Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus), Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Djon Afriandi, akhirnya angkat bicara dan m
Politik
RIAU Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan pasir timah ke Malaysia. Penangkapan dil
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Nama Sergio Lucasandro Ksatria Dwi Putra, mahasiswa Universitas Udayana (Unud), mendadak menjadi sorotan tajam publik usai diduga
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Labuhan Ruku, Soetopo Berutu, didampingi Kasi Adm Kamtib dan Kasubbag Tata Usah
Pemerintahan
MEDAN Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan menggelar operasi razia penertiban pelanggar lalu lintas pada Jumat malam (25/4/202
Hukum dan Kriminal
VATIKAN Lebih dari 250.000 orang tercatat telah memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus hingga Jumat (25/4/2025), dalam pro
Internasional
JAKARTA Nama Lisa Mariana kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat publik usai pengakuannya yang mengejutkan dalam podcast bersama d
Entertainment
KARO Terletak di jantung Kabupaten Karo, Gunung Sibayak menjelma menjadi destinasi wisata alam unggulan yang memadukan keindahan lanskap pe
Pariwisata
MEDAN Pelaku penembakan yang menewaskan dua remaja di kawasan Belawan akhirnya menyerahkan diri. IR alias Ipan Jengkol (34), pelaku utama d
Hukum dan Kriminal
