Hasan Nasbi Ingatkan: Masalah Terkait Banjir Harus Ditarik Puluhan Tahun, Bukan Salahkan Menteri Baru
JAKARTA Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyoroti polemik saling sindir antarmenteri yang mencuat pascabencana banjir
NASIONAL
JAKARTA -Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus memantau proses ekstradisi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Paulus Tannos, yang saat ini telah ditahan oleh otoritas Singapura.
Sidang ekstradisi terhadap Tannos dijadwalkan akan digelar pada Juni 2025 mendatang.
"Diprediksi sidangnya itu bulan Juni," ujar Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Widodo, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/4/2025).
Widodo menambahkan, sidang pendahuluan (committal hearing) mengenai kelayakan ekstradisi Paulus Tannos akan berlangsung pada 23 hingga 25 Juni 2025.
Ia berharap pihak Tannos tidak mengajukan perlawanan hukum agar proses ekstradisi dapat berjalan cepat dan lancar.
"Kita berharap, kalau dari pihak mereka tidak ada perlawanan dan bisa menerima, segera. Langsung penetapan (ekstradisi) cepat," ujarnya.
Terkait proses ekstradisi ini, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas sebelumnya juga menyampaikan bahwa pihak Singapura masih meminta sejumlah dokumen tambahan sebagai bagian dari kelengkapan administrasi.
Dokumen tersebut direncanakan akan dikirim sebelum 30 April 2025.
"Itu sementara ada dokumen yang lagi diminta oleh otoritas Singapura dan insyaallah sebelum 30 April ini dokumen tersebut akan segera dikirim," kata Supratman di Gedung Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan.
Namun, Supratman belum merinci isi dokumen yang diminta tersebut. Ia menyarankan agar media mengonfirmasi langsung kepada pihak penyidik di KPK.
Dirjen AHU Widodo menambahkan bahwa ini adalah praktik pertama ekstradisi berdasarkan perjanjian antara Indonesia dan Singapura.
JAKARTA Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyoroti polemik saling sindir antarmenteri yang mencuat pascabencana banjir
NASIONAL
JAKARTA Advokat asal Jakarta Barat, Arjana Bagaskara Solichin, mengajukan gugatan warga negara (citizen lawsuit) terhadap pemerintah Ind
HUKUM DAN KRIMINAL
BIREUEN Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung proses perbaikan Jembatan Bailey Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, Aceh, yang putus
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami dugaan praktik rasuah dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penyaluran bantuan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat terus dipercepat melalui koo
NASIONAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mulai melakukan penanganan pascabencana banjir dengan menata ulang sistem drainase dan me
PEMERINTAHAN
ASAHAN Kepolisian Resor Asahan melalui Polsek Kota Kisaran menangkap tiga warga yang diduga melakukan penyulingan dan penimbunan Bahan B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi di internal
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang kembali normal setelah lumpur banjir bandang melumpuhkan fasilitas ters
KESEHATAN
LANGKAT Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan infrastruktur jalan nasional di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, telah pulih pasca
NASIONAL