Dirjen PAS Irjen Pol Drs Mashudi Diminta Pahami UU Ombudsman Secara Utuh
MEDAN Pengamat pelayanan publik Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr Adhar Hakim, menyayangkan sikap Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan Vila Gandus di Sumatera Selatan (Sumsel).
Pada hari ini, pelapor Arifia Hamdani hadir memenuhi undangan klarifikasi dari Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta.
"Alhamdulillah hari ini kita datang diundang pihak KPK untuk menyampaikan informasi laporan kita mengenai gratifikasi Vila Gandus," ujar Arifia usai menjalani proses klarifikasi, Rabu (16/4/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Arifia turut menyerahkan bukti tambahan yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi pembangunan vila yang disebut-sebut melibatkan pejabat daerah di Sumsel.
"Untuk detailnya saya tidak bisa sebutkan. Yang jelas saya banyak ditanya, banyak diklarifikasi, dan paling saya hanya bisa mengatakan selamat datang dan terima kasih," ungkapnya.
Arif menegaskan, laporan yang ia ajukan tidak dilatarbelakangi oleh kepentingan politik maupun pribadi, melainkan bentuk partisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi di daerah.
"Saya melihat KPK serius. Karena laporan saya dari awal sampai sekarang progresnya sangat cepat, kurang dari dua bulan prosesnya betul-betul ditanggapi. Tadi juga disampaikan, untuk kebutuhan selanjutnya pasti ada panggilan berikutnya," ujarnya.
Sebelumnya, pada 25 Februari 2025, sejumlah elemen masyarakat antikorupsi Sumsel melaporkan tiga kasus dugaan korupsi ke KPK.
Salah satunya berkaitan dengan pembangunan vila milik salah satu kepala daerah di Sumsel, yang diduga melibatkan tujuh kepala dinas, enam kontraktor, dan satu anggota dewan.
"Yang kita laporkan itu seorang kepala daerah, tujuh kepala dinas, enam kontraktor, dan satu anggota dewan yang diduga membangun, memberikan gratifikasi," ungkap Koordinator K-MAKI Sumsel, Feri Kurniawan.
Arifia Hamdani yang juga merupakan mantan pengawas pembangunan Vila Gandus, menyebut proyek tersebut diduga dibangun menggunakan fasilitas dari para kepala dinas dan kontraktor di lingkungan Pemprov Sumsel.
MEDAN Pengamat pelayanan publik Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr Adhar Hakim, menyayangkan sikap Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Politisi PDIP Mohamad Guntur Romli menyindir Presiden ke7 RI Joko Widodo setelah menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Sol
POLITIK
PANGKALPINANG Satuan Lapangan (Satlap) Tri Cakti mengamankan 39 kampil pasir timah kering dengan estimasi berat sekitar 1.560 kilogram ata
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara mencatat kinerja Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRBPRS
EKONOMI
BOGOR Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengungkap identitas penghuni bangun
NASIONAL
DAIRI Aiptu Herbin Silaen, anggota Polres Dairi, meninggal dunia setelah membantu mengevakuasi seorang anak berusia 4 tahun yang terjebak
PERISTIWA
MEDAN Cuaca ekstrem melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara (Sumut) pada Sabtu (26/9/2026). Angin puting beliung merusak sembilan rumah
PERISTIWA
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin resmi menutup rangkaian Jambore Anak Asahan Tahun 2026 di Taman Hutan Kota Taufan Gama Simatupan
PENDIDIKAN
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persekutuan Wanita Kristen Indonesia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi merespons pengaduan terhadap dirinya ke Bareskrim Polri terkait dugaan makar dan penghasutan. B
POLITIK