Ketua DPRD Sumut Temui Massa BEM USU, Janji Kawal 9 Tuntutan hingga ke Pemerintah Pusat
MEDAN Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti, menemui massa aksi mahasiswa yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumut, Seni
POLITIK
JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan Vila Gandus di Sumatera Selatan (Sumsel).
Pada hari ini, pelapor Arifia Hamdani hadir memenuhi undangan klarifikasi dari Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta.
"Alhamdulillah hari ini kita datang diundang pihak KPK untuk menyampaikan informasi laporan kita mengenai gratifikasi Vila Gandus," ujar Arifia usai menjalani proses klarifikasi, Rabu (16/4/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Arifia turut menyerahkan bukti tambahan yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi pembangunan vila yang disebut-sebut melibatkan pejabat daerah di Sumsel.
"Untuk detailnya saya tidak bisa sebutkan. Yang jelas saya banyak ditanya, banyak diklarifikasi, dan paling saya hanya bisa mengatakan selamat datang dan terima kasih," ungkapnya.
Arif menegaskan, laporan yang ia ajukan tidak dilatarbelakangi oleh kepentingan politik maupun pribadi, melainkan bentuk partisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi di daerah.
"Saya melihat KPK serius. Karena laporan saya dari awal sampai sekarang progresnya sangat cepat, kurang dari dua bulan prosesnya betul-betul ditanggapi. Tadi juga disampaikan, untuk kebutuhan selanjutnya pasti ada panggilan berikutnya," ujarnya.
Sebelumnya, pada 25 Februari 2025, sejumlah elemen masyarakat antikorupsi Sumsel melaporkan tiga kasus dugaan korupsi ke KPK.
Salah satunya berkaitan dengan pembangunan vila milik salah satu kepala daerah di Sumsel, yang diduga melibatkan tujuh kepala dinas, enam kontraktor, dan satu anggota dewan.
"Yang kita laporkan itu seorang kepala daerah, tujuh kepala dinas, enam kontraktor, dan satu anggota dewan yang diduga membangun, memberikan gratifikasi," ungkap Koordinator K-MAKI Sumsel, Feri Kurniawan.
Arifia Hamdani yang juga merupakan mantan pengawas pembangunan Vila Gandus, menyebut proyek tersebut diduga dibangun menggunakan fasilitas dari para kepala dinas dan kontraktor di lingkungan Pemprov Sumsel.
MEDAN Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti, menemui massa aksi mahasiswa yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumut, Seni
POLITIK
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan surat edaran yang mengimbau pemerintah daerah di seluruh Ind
NASIONAL
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Medan menuntut dua terdakwa kasus pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gelombang aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, terus bertambah pada Senin sore, 15 Juni 20
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan belum memiliki rencana untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah Kepala Badan Gizi Nasi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi berpoten
EKONOMI
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat tajam pada perdagangan Senin, 15 Juni 2026. Indeks bursa saham Indonesia itu
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengajak Jerman untuk memperluas investasi di berbagai sektor strategis di Indonesia, mulai dari kenda
EKONOMI
MEDAN Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU) menggelar aksi demonstrasi d
POLITIK