KPK Klarifikasi Pelapor Dugaan Korupsi Vila Gandus di Sumsel, Bukti Tambahan Diserahkan

JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan Vila Gandus di Sumatera Selatan (Sumsel).

Pada hari ini, pelapor Arifia Hamdani hadir memenuhi undangan klarifikasi dari Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta.

"Alhamdulillah hari ini kita datang diundang pihak KPK untuk menyampaikan informasi laporan kita mengenai gratifikasi Vila Gandus," ujar Arifia usai menjalani proses klarifikasi, Rabu (16/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Arifia turut menyerahkan bukti tambahan yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi pembangunan vila yang disebut-sebut melibatkan pejabat daerah di Sumsel.

"Untuk detailnya saya tidak bisa sebutkan. Yang jelas saya banyak ditanya, banyak diklarifikasi, dan paling saya hanya bisa mengatakan selamat datang dan terima kasih," ungkapnya.

Arif menegaskan, laporan yang ia ajukan tidak dilatarbelakangi oleh kepentingan politik maupun pribadi, melainkan bentuk partisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi di daerah.

"Saya melihat KPK serius. Karena laporan saya dari awal sampai sekarang progresnya sangat cepat, kurang dari dua bulan prosesnya betul-betul ditanggapi. Tadi juga disampaikan, untuk kebutuhan selanjutnya pasti ada panggilan berikutnya," ujarnya.

Sebelumnya, pada 25 Februari 2025, sejumlah elemen masyarakat antikorupsi Sumsel melaporkan tiga kasus dugaan korupsi ke KPK.

Salah satunya berkaitan dengan pembangunan vila milik salah satu kepala daerah di Sumsel, yang diduga melibatkan tujuh kepala dinas, enam kontraktor, dan satu anggota dewan.

"Yang kita laporkan itu seorang kepala daerah, tujuh kepala dinas, enam kontraktor, dan satu anggota dewan yang diduga membangun, memberikan gratifikasi," ungkap Koordinator K-MAKI Sumsel, Feri Kurniawan.

Arifia Hamdani yang juga merupakan mantan pengawas pembangunan Vila Gandus, menyebut proyek tersebut diduga dibangun menggunakan fasilitas dari para kepala dinas dan kontraktor di lingkungan Pemprov Sumsel.

"Mulai dari tahun 2018 sampai akhir 2020. Saya di sana selaku pengawas juga ikut mengerjakan lokasi tersebut," jelas Arif.

Hingga saat ini, KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan penyelidikan atas laporan tersebut.

Namun kehadiran pelapor serta penyerahan bukti tambahan menandakan bahwa proses hukum terus bergulir.*

(tb/a008)