Kasus ini sendiri telah dilaporkan ke pihak berwenang.
Setidaknya 12 mantan karyawan melaporkan penahanan ijazah oleh pihak UD Sentoso Seal, termasuk Ananda Sasmita Putri Ageng (25).
Ananda mengaku saat ingin mengambil ijazah, diminta membayar Rp2 juta.
Karena tidak sanggup, ia pun tidak lagi menuntut ijazahnya.
"Kami hanya minta ijazah kami dikembalikan, meskipun hanya SMA/SMK, itu penting bagi kami untuk mencari pekerjaan," ujar Ananda.
Hal serupa juga dialami Peter Evril Sitorus yang hanya bekerja selama tiga minggu.
Ia bahkan mengaku sengaja membuat dirinya dipecat demi bisa mengambil kembali ijazahnya.
Namun hingga kini, ijazah tersebut belum dikembalikan.
Hingga berita ini ditulis, belum diketahui bagaimana kelanjutan dan penyelesaian kasus penahanan ijazah ini.*
(tb/a008)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
