Aksi Demonstrasi Guncang Direksi PT Inalum Terkait Dugaan Kasus Pencabulan Anak

BATU BARA -Dalam sebuah bangsa yang ingin maju dan beradab, hukum bukan sekadar teks, melainkan pijakan moral yang menuntun setiap langkah.

Karena itulah, pada Kamis (24/4), ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Penegakan Hukum turun ke jalan menyuarakan nurani, menuntut keadilan atas dugaan kasus pencabulan terhadap anak yang diduga melibatkan seorang pegawai PT Inalum berinisial TTBP.

Aksi ini berlangsung di depan Kantor PT Inalum, Kuala Tanjung, sebagai bentuk tekanan moral kepada institusi dan aparat penegak hukum yang dinilai belum maksimal menangani perkara ini.

Hingga saat ini, TTBP yang menjadi terlapor belum juga ditangkap oleh pihak penyidik Polres Batu Bara.

Aliansi tersebut terdiri dari berbagai organisasi masyarakat, di antaranya Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (GERBRAK), Masyarakat Garuda Sumatera Utara (MARGA-SU), Komunitas Sedekah Jum'at (KSJ), Yayasan Mandiri Generasi Nusantara, Presidium Rakyat Membangun Peradaban, dan Jaringan Relawan Pendukung Indonesia Maju (JARPIM).

Dalam orasinya, Saharuddin selaku Koordinator Lapangan membacakan pernyataan sikap mereka yang menuntut:

Tangkap dan proses hukum yang tegas Pegawai PT Inalum inisial TTBP Yang menjadi Terlapor dalam Kasus Pencabulan .

Tuntaskan penanganan kasus ini secara transparan dan akuntabel dalam waktu sesingkat-singkatnya .

Meminta Atensi penuh dari Kapolda Sumut terhadap kasus ini.

Meminta Pemeriksaan menyeluruh oleh Propam Polda Sumut terhadap kinerja Polres Batu Bara dalam kasus ini.

Evaluasi Kapolres Batu Bara beserta jajarannya.

Evaluasi Dewan Direksi PT Inalum yang di duga adanya pembiaran terhadap karyawannya dalam kasus ini.

"Kami tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Ini bukan hanya tentang satu korban, ini tentang masa depan hukum dan anak-anak bangsa," tegas saharuddin dalam orasinya.

Aliansi ini menegaskan bahwa kejahatan terhadap anak adalah extraordinary crime yang tidak bisa diselesaikan secara damai atau ditutupi dengan perdamaian formal. Mereka merujuk pada UU Perlindungan Anak, serta pasal-pasal dalam UU HAM yang menguatkan desakan mereka agar aparat segera bertindak.