Kasus ini melibatkan sejumlah tersangka, antara lain Saiful Abdi, Eka Syaputra Depari (Kepala BKD Langkat), Alek Sander (Kepala Seksi Kesiswaan Dinas Pendidikan Langkat), Awaluddin (Kepala SDN 055975 Pancur Ido), dan Rahayu Ningsih (Kepala SD 056017 Tebingtanjungselamat).
Mereka dituduh terlibat dalam praktek suap untuk memanipulasi hasil seleksi PPPK di Langkat dengan meminta peserta membayar antara Rp 45 juta hingga Rp 50 juta.
Tindakan korupsi ini terungkap setelah sejumlah peserta yang merasa dirugikan melakukan protes.
Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada 24 Maret 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi.*
(tm/a008)
JAKARTA Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyoroti status kelengkapan berkas perkara (P21) dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu Pres
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memanggil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ke
EKONOMI
JAKARTA Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan dua strategi utama dari sisi fiskal dan moneter untuk memperkuat nilai tu
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi kepada pelatih Timnas Indonesia John Herdman yang berani memberikan kesempatan k
OLAHRAGA
JAKARTA Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyebut sektor pariwisata Indonesia saat ini berada pada jalur pertumbuhan yang posit
PARIWISATA
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, Sabtu (6/6/2026). Harga em
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan dukungan penuh terhadap Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berhasil membongkar j
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mengontrol kadar gula darah tidak selalu harus dilakukan dengan olahraga berat atau menghabiskan waktu di pusat kebugaran. Sebuah
KESEHATAN
SURABAYA Tanggal 6 Juni menjadi momentum penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut, tahun 1901, lahir sosok yang kelak
SOSOK
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menanggapi usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang mendorong agar
POLITIK
