Desak Evaluasi Kapolri, Ustaz Abbas Rambe Soroti Penunjukan Kapolres Belawan dan Insiden Penembakan Remaja

MEDAN -Kontroversi penunjukan AKBP Oloan Siahaan sebagai Kapolres Pelabuhan Belawan menuai sorotan tajam. Ustaz Abbas Rambe, pendiri sekaligus pembina Jaringan Relawan Pendukung Indonesia Maju (JARPIM), mendesak Presiden Perabowo Subianto untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Desakan itu mencuat usai insiden penembakan dalam kerusuhan tawuran di kawasan Tol Belmera, Kecamatan Medan Belawan, Minggu (4/5) dini hari. Dalam peristiwa tersebut, AKBP Oloan melepaskan tiga tembakan yang berujung pada tewasnya seorang remaja dan melukai satu lainnya. Polisi menyebut tembakan dilepaskan sebagai bentuk perlindungan diri karena mobil dinas Oloan diserang batu dan petasan.

Baca Juga:

• Kapolres Belawan Nonaktif AKBP Oloan Masih Dipatsus, Kasus Penembakan Dua Remaja Tunggu Keputusan Mabes
• Komisi III DPR RI Kritik Kompolnas Terkait Dugaan Pelanggaran SOP Kapolres Belawan dalam Insiden Tawuran

Namun, tindakan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Ustaz Abbas mempertanyakan urgensi penggunaan kekuatan mematikan dalam menangani aksi tawuran, apalagi menyangkut nyawa warga sipil.

Baca Juga:

• Tak Hanya Kapolres, Petugas Tol Juga Jadi Korban Serangan Kelompok Tawuran di Medan
• Kompolnas Telusuri Kasus Penembakan Remaja oleh Kapolres Belawan, Evaluasi SOP Penggunaan Senjata

"Kami tidak membenarkan tawuran atau tindak kriminal apa pun. Tapi apakah tidak ada cara lain selain harus menembak mati?" tegas Ustaz Abbas dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi pada Senin (5/5).

Tak hanya soal insiden penembakan, Ustaz Abbas juga menyinggung dugaan masa lalu AKBP Oloan yang dinilai bermasalah. Ia merujuk pada kasus dugaan pemerasan terhadap istri seorang bandar narkoba pada 2021, saat Oloan menjabat sebagai Plt Kasat Narkoba Polrestabes Medan. Meski belum ada kejelasan hukum atas kasus tersebut, sorotan publik terhadap integritas pejabat kepolisian kembali mencuat.

"Bagaimana mungkin seorang perwira yang diduga terlibat pemerasan bisa dipercaya memimpin satuan kepolisian di wilayah rawan? Ini bukan sekadar kesalahan personal, tapi cerminan dari lemahnya sistem pengawasan internal dan proses seleksi pimpinan di tubuh Polri," lanjutnya.

Kepolisian sendiri membenarkan keterlibatan AKBP Oloan dalam insiden penembakan. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Ferry Walintukan, menyatakan tindakan itu diambil dalam situasi darurat. Pasca-kejadian, aparat mengamankan 20 pelaku tawuran, di mana 14 orang di antaranya dinyatakan positif mengonsumsi ganja. Namun, soal dugaan pemerasan pada 2021, Polda Sumut hingga kini belum mengeluarkan tanggapan resmi.

Ustaz Abbas menilai, Presiden perlu turun tangan mengevaluasi kepemimpinan di jajaran Polri agar institusi kepolisian bisa dipimpin oleh figur berintegritas dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

"Penunjukan sosok bermasalah sebagai kapolres adalah preseden buruk. Jika dibiarkan, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akan terus tergerus," pungkasnya.*