Airlangga Klaim Pengusaha Sambut Positif Pembentukan BUMN Ekspor DSI
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut rencana pembentukan BUMN ekspor Danantara Sumber Daya Indone
EKONOMI
JAKARTA -Kejaksaan Agung Republik Indonesia memeriksa mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di tubuh Pertamina pada periode 2018 hingga 2023.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, membenarkan kehadiran Nicke Widyawati di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, untuk memenuhi panggilan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Selasa (6/5).
"Penyidikan terjadwal hari ini. Sudah datang," kata Harli kepada wartawan.
Namun, ia enggan membeberkan lebih lanjut terkait materi pemeriksaan yang sedang didalami penyidik terhadap Nicke.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus mega korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah fantastis.
Kejagung mencatat total kerugian keuangan negara akibat praktik korupsi tersebut mencapai Rp193,7 triliun.
Rincian kerugian negara antara lain:
- Kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri: Rp35 triliun
- Kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker: Rp2,7 triliun
- Kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker: Rp9 triliun
- Kerugian kompensasi (tahun 2023): Rp126 triliun
- Kerugian subsidi (tahun 2023): Rp21 triliun
Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka, yang terdiri dari enam pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta.
Salah satu tersangka utama adalah Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
Hingga kini, Kejaksaan Agung belum mengungkap apakah Nicke Widyawati akan turut dijerat sebagai tersangka atau masih berstatus sebagai saksi kunci.
Penyidikan akan terus berlanjut seiring upaya kejaksaan mengusut alur dugaan penyimpangan dalam pengelolaan minyak dan BBM di tubuh BUMN energi tersebut.
Kejagung menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini secara tuntas dan transparan, mengingat besarnya dampak kerugian negara serta tingginya perhatian publik terhadap akuntabilitas tata kelola energi nasional.*
(cn/a008)
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut rencana pembentukan BUMN ekspor Danantara Sumber Daya Indone
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek di lingkungan Kementeria
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan memperingatkan para pejabat agar tid
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan rasa syukur atas pembebasan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sebelumnya di
INTERNASIONAL
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Medan menuntut seorang anggota geng motor bernama Ragil Jawara dengan hukuman 20 tahun
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Dahlan IskanDOR!Mungkin tidak ada yang tewas oleh tembakan Presiden Prabowo di sidang pleno DPR kemarin. Tapi yang terluka pasti banya
OPINI
MEDAN Ratusan peserta dari kalangan mahasiswa, dosen, aktivis, hingga masyarakat umum menghadiri kegiatan nonton bareng (nobar) dan disk
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menjajaki kerja sama dengan RS AnNisa untuk menghadirkan layanan kes
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menghadiri rapat arahan Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rek
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memaparkan sejumlah capaian transformasi layanan kesehatan di Kota Medan saat menerima ku
PEMERINTAHAN