JAKARTA -Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, ternyata sempat menjadi target dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR beberapa tahun silam.
Hal ini diungkap langsung oleh penyidik KPK Rossa Purbo Bekti saat bersaksi di sidang lanjutan kasus suap Harun Masiku di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (9/5/2025).
"Setelah kami memperoleh barang bukti berupa HP yang berisi percakapan penting, serta keterangan dari pihak yang diamankan, maka tim secara simultan bergerak mencari dan mengamankan Harun Masiku dan saudara terdakwa (Hasto Kristiyanto)," ujar Rossa.
KPK Yakin Uang Suap Bukan dari Harun
Menurut Rossa, penyelidikan menunjukkan bahwa uang suap untuk eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan diyakini bukan berasal dari Harun Masiku, melainkan dari pihak lain, yang salah satunya diduga melibatkan Hasto.
Dalam operasi senyap tersebut, tim penyidik turut melacak pergerakan sejumlah orang melalui ponsel mereka, termasuk milik Hasto.
"Kami memanfaatkan teknologi pelacakan posisi berdasarkan perangkat yang melekat pada orang-orang yang diduga terkait, dan ini valid sesuai pengalaman kami sebelumnya," kata Rossa.
Perburuan Berakhir di PTIK
Dalam kesaksiannya, Rossa mengungkap bahwa timnya mengikuti pergerakan Hasto yang berpindah dari sekitar kantor DPP PDIP ke wilayah Blok M, hingga akhirnya masuk ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).
Tim KPK sempat menunggu di lokasi karena menduga Hasto dan Harun Masiku berada di dalam kompleks PTIK.
Namun, momen penting tersebut terganggu karena saat hendak menjalankan ibadah salat Isya dan setelah diizinkan oleh petugas, tim penyidik justru diamankan dan dibawa ke ruangan tertentu.
"Kami berlima diamankan dan dibawa ke ruangan, dan itu membuat kami kehilangan jejak Harun Masiku dan terdakwa (Hasto)," ungkapnya.
Dalam dakwaan, Hasto bersama Advokat Donny Tri Istiqomah, Kader PDIP Saeful Bahri, dan buronan Harun Masiku, disebut menyuap Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun sebagai anggota DPR lewat mekanisme PAW.
Selain itu, Hasto juga didakwa menghalangi proses penyidikan dengan memerintahkan penghancuran barang bukti berupa ponsel.
Atas perbuatannya, Hasto didakwa melanggar:
- Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dugaan suap,
- serta Pasal 21 UU Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dugaan perintangan penyidikan.
Persidangan akan terus berlanjut untuk menggali lebih jauh keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus yang menjadi sorotan publik ini.*
(mt/a008)
TAPANULI SELATAN Menanggapi pemberitaan yang menyebut Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) lamban dalam menangani kasus dugaan perusakan pag
Nasional
JAKARTA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) kembali meluluskan doktor baru di bidang
Pendidikan
YOGYAKARTA Pemerintah tengah menyiapkan skema pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi jutaan peserta yang telah lama menunggak. a
Kesehatan
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,25 triliun yang disita dar
Nasional
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyerahkan uang tunai hasil sitaan sebesar Rp13,2 triliun kepada negara dalam kasus dugaan k
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masih maraknya praktik penyelewengan kekuasaan di sejumlah pemerintah daerah
Pemerintahan
TAPANULI SELATAN Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke73 tahun 2025, Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel),
Nasional
PURWOREJO Kecelakaan tragis terjadi di Purworejo, Jawa Tengah, pada Minggu (19/10/2025) pagi, ketika sebuah mobil operasional program Ma
Peristiwa
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengimbau kepala daerah di seluruh Indonesia untuk lebih serius menjaga inflasi d
Pemerintahan
JAKARTA Gerakan Pendidikan Indonesia Baru (GPIB) menyampaikan sikap resmi terkait kasus viral Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga, Kabupaten L
Hukum dan Kriminal
