JAKARTA -Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) resmi mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Mereka menilai proses legislasi undang-undang tersebut cacat secara formil karena tidak memenuhi asas keterbukaan dan melanggar prosedur pembentukan perundang-undangan.
Baca Juga:
Dalam sidang perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025 yang digelar di Gedung MK, Jakarta, Jumat (9/5/2025), kuasa hukum Mahasiswa UI, Muhammad, memaparkan bahwa DPR RI tidak menyusun RUU TNI berdasarkan naskah akademik terbaru, serta tidak menyebarluaskan draf RUU secara resmi kepada publik sebelum pengesahan.
"Pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas keterbukaan. Namun, dalam konteks pembentukan undang-undang a quo tidak ada penyebarluasan draft RUU secara resmi kepada masyarakat," tegas Muhammad.
Baca Juga:
Ia juga merujuk pernyataan Wakil Ketua DPR RI pada 18 Maret 2025 yang menyatakan bahwa draf RUU TNI yang beredar di masyarakat bukanlah naskah resmi yang dibahas oleh Komisi I DPR.
Hal ini, menurutnya, menunjukkan pelanggaran terhadap Pasal 22A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3).
Muhammad menambahkan bahwa RUU TNI juga tidak termasuk dalam daftar RUU carry over yang telah disepakati oleh DPR, sehingga semestinya melalui proses penyusunan ulang dari awal.
Ketidaksesuaian ini memperkuat argumentasi bahwa pembentukan UU TNI tidak sah secara formil.
Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK menyatakan UU Nomor 3 Tahun 2025 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Selain itu, mereka juga meminta agar ketentuan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 yang telah diubah dikembalikan ke bentuk semula.
"Menyatakan ketentuan norma dalam UU yang telah diubah atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI berlaku kembali," tutur Muhammad.
JAKARTA Ancaman Iran untuk menutup Selat Hormuz sebagai respons atas serangan Amerika Serikat terhadap situs nuklirnya mendapat sorotan ke
Internasional
BATU BARA Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali menghadirkan program unggulan Bupati Sinergi Me
Pemerintahan
MEDAN Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke79 yang akan diperingati pada 1 Juli 2025, Direktorat Reserse Narkoba (Dirresnarkoba)
Pemerintahan
PADANG SIDIMPUAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan kembali melaksanakan kegiatan rutin penegakan Peraturan Daerah
Pemerintahan
TAPTENG Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Zulkifli Simatupang, menegaskan bahwa s
Pemerintahan
JAKARTA Warganet asal Brasil membanjiri kolom komentar akun Instagram Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, guna mendesak percepat
Nasional
JAKARTA Fenomena banyaknya lulusan sarjana yang kesulitan mendapatkan pekerjaan kini makin nyata terlihat. Tak sedikit dari mereka yang ak
Nasional
BANDA ACEH Pimpinan Daerah (PD) &039Aisyiyah Kabupaten Aceh Besar resmi meluncurkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) &039Aisyiyah
Pendidikan
JAKARTA Polemik berkepanjangan terkait krisis infrastruktur dan keterisolasian Pulau Enggano akhirnya masuk ke meja rapat koordinasi nasion
Nasional
MEDAN Sebuah rumah semi permanen di kawasan padat penduduk Jalan Setia Budi, Pasar II, Gang Karya, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan
Peristiwa
