KPK Geledah Rumah Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Sita Dokumen Dugaan Pemerasan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabup
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN – Dua unit truk pengangkut kayu dengan muatan lebih dari 8 ton ditemukan tidak memiliki dokumen resmi saat hendak membongkar muatan di sawmill CV. SJP, Dusun V, Desa Seikamah Baru, Kecamatan Seidadap, Kabupaten Asahan, Rabu (14/5/2025).
Temuan itu terjadi saat kunjungan anggota Komisi C DPRD Asahan, Dody Sayendra, yang merespons keluhan warga terkait kerusakan jalan akibat truk kayu bertonase besar.
"Saya datang karena menerima laporan masyarakat terkait kayu bermuatan besar yang dikhawatirkan merusak jalan umum. Saat tiba, saya mendapati dua truk sedang bersiap membongkar kayu, tapi tidak memiliki dokumen," ujar Dody.
Dody langsung berkoordinasi dengan Polsek Air Batu, Polres Asahan, dan Polisi Kehutanan untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
Kayu Diduga Ilegal, Sopir Kabur
Menurut pemilik sawmill CV. SJP, Mulyadi alias Paimun, dirinya juga terkejut ketika mengetahui kayu yang dipesannya dari Labura tersebut tidak dilengkapi dokumen resmi.
Ia mengaku baru dua atau tiga bulan terakhir membeli kayu dari wilayah tersebut, dengan pengiriman satu hingga dua kali per minggu.
"Saya kaget, biasanya ada dokumen. Ini belum kita bongkar, dan belum dibayar karena masih harus diukur dan disesuaikan dengan pesanan. Sopirnya pun menghilang," terang Paimun.
Ia menduga ada kesalahan teknis atau kendala komunikasi yang menyebabkan dokumen belum tersedia.
Setiap truk diperkirakan memuat kayu sekitar 4 ton dengan nilai antara Rp8 hingga Rp9 juta.
Ketua BPBD Desa Seikamah Baru, Sulianto, didampingi Kepala Dusun V Ricki, mengungkapkan keresahan warga terhadap truk bermuatan besar yang melintas di jalan desa.
Menurutnya, warga khawatir jalan yang sudah diperbaiki akan rusak kembali akibat tonase yang melebihi kapasitas.
"Dulu sudah pernah ditolak warga, tapi sempat ditengahi oleh desa. Bahkan sempat dibuat portal pembatas. Awalnya pengusaha sawmill rutin memperbaiki jalan, tapi belakangan tidak ada lagi perbaikan," ujarnya.
Dody Sayendra berharap pihak berwajib segera mengusut tuntas kasus ini, terutama terkait asal-usul kayu dan potensi pelanggaran hukum terkait illegal logging atau penggunaan jalan yang tidak sesuai tonase.*
(wp/a008)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu sekitar satu bulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji berbagai alternati
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) mengungkap dugaan penyebab gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di sejumlah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Roy Suryo meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan status tersangka dalam perkara dugaan manipulasi dokumen elektro
NASIONAL
JAKARTA Tim penyidik Polri mendatangi Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelang pelimpahan perkara dugaan korupsi yang menjerat Don Ri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Araf
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan dilibatkan sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran berbagai program ekonomi d
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta akan menggelar sidang perdana banding perkara korupsi dengan terdakwa mantan Menteri Pendidik
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV/PalmCo beserta ja
EKONOMI
JAKARTA Komisi XII DPR bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga membahas persoalan an
NASIONAL