JAKARTA– Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengaku kaget saat namanya disebut sebagai aktor intelektual dalam kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku.
Pernyataan itu disampaikan Hasto usai skors sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025).
Baca Juga:
Reaksi Hasto muncul setelah penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arif Budi Raharjo, memberikan keterangan yang menyebut Hasto sebagai aktor intelektual.
"Yang saya agak kaget juga disebut sebagai aktor intelektual hanya karena memberikan suatu arahan, kemudian melaporkan. Itu dianggap sebagai suatu aktor intelektual," ujar Hasto kepada wartawan.
Baca Juga:
Menurut Hasto, tindakan yang ia ambil dalam proses PAW Harun Masiku untuk menggantikan almarhum Nazarudin Kiemas adalah langkah yang konstitusional.
Ia menyebut permintaan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) merupakan tindakan organisatoris yang bisa dilakukan siapa saja.
"Ini adalah suatu tindakan organisatoris, siapa pun sama," tegasnya.
Lebih lanjut, Hasto menilai proses hukum yang saat ini berjalan terhadap dirinya merupakan "daur ulang" dari perkara lama.
Ia juga menyoroti keterlibatan penyelidik dan penyidik KPK yang turut menjadi saksi fakta dalam persidangan.
"Satu proses yang agak khusus bahkan baru pertama kali terjadi," ucap Hasto.
Sebagaimana diketahui, Hasto disebut terlibat dalam penghalangan upaya KPK menangkap Harun Masiku, yang telah buron sejak tahun 2020.
BATU BARA Menteri Kehutanan Republik Indonesia Bapak Raja Juli Antoni, MA., Ph.D dan Wakil Menteri Kehutanan Bapak dr. Sulaiman Umar Siddi
Pertanian Agribisnis
PADANGSIDIMPUAN Nama Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunte, mendadak menjadi sorotan publik usai disebut dalam sidang kasus dugaan k
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Provinsi Bali resmi menjadi tuan rumah peluncuran Program Jaga Desa, sebuah kolaborasi strategis antara Kementerian Desa, Pemba
Pemerintahan
DENPASAR Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan pentingnya penerapan Sistem Informasi Zoonosis dan Emergin
Kesehatan
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas secara resmi membuka kembali sistem administrasi pendaftaran
Nasional
MEDAN Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), mengapresiasi dan mendukunginisiatif Komisi XIII DPR RI, membentuk Tim Gabungan Pencar
Nasional
DENPASAR Komitmen pemberantasan korupsi di tingkat desa kembali diperkuat oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jaksa Agung Muda Inte
Pemerintahan
MEDAN Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dinilai sudah patut menetapkan tersangka kasus korupsi pengolahan tanah perkebunan oleh Koperasi Penge
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si bersama Wakil Bupati Bapak Syafrizal, SE, M.AP melakukan cek kesehatan di pela
Kesehatan
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa Indonesia tidak akan mengalami krisis moneter seperti tahun 1998 lagi. Me
Ekonomi