KUD Dano Marsabut Desak Polres Tapsel Tetapkan Tersangka Kasus Hilangnya 60 Ton Getah Pinus

Tapanuli Selatan – Hilangnya sekitar 60 ton getah pinus milik Koperasi Unit Desa (KUD) Dano Marsabut di Desa Dolok Sordang Julu, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, kini memicu sorotan publik dan mendesak perhatian penegak hukum.

KUD Dano Marsabut secara resmi melaporkan kasus ini ke Polres Tapanuli Selatan melalui Laporan Polisi Nomor 347/2024 tertanggal 19 September 2024.

Hingga saat ini, pihak koperasi mendesak agar status kasus segera ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, serta penetapan tersangka dilakukan secepatnya.

"Ini bukan kehilangan biasa. Nilainya besar dan menyangkut hak koperasi serta masyarakat. Kami minta agar pihak Polres Tapsel segera menindaklanjuti laporan ini secara serius," tegas salah satu anggota koperasi saat ditemui pada Senin (19/5/2025).

Dugaan Keterlibatan Oknum Kepala Desa

Masyarakat dan anggota koperasi menduga kuat adanya keterlibatan oknum Kepala Desa Dolok Sordang Julu dalam peristiwa hilangnya getah pinus. Hal ini diperkuat dengan upaya kepala desa yang meminta agar masalah diselesaikan secara mediasi, dan tidak dilaporkan ke polisi.

"Sekitar bulan September, sebelum kami buat laporan resmi ke polisi, Kepala Desa dua kali meminta agar jangan dilaporkan, cukup diselesaikan secara kekeluargaan.

Bahkan hari ini (19/5/2025), dia masih menghubungi teman kami agar laporan dicabut. Kami jadi bertanya-tanya, ada apa?" ungkap sumber dari anggota KUD yang identitasnya enggan dipublikasikan.

Tim redaksi BI TV Online telah mencoba mengonfirmasi hal ini kepada Kepala Desa Dolok Sordang Julu melalui pesan WhatsApp. Pesan yang dikirim telah dibaca, namun tidak mendapatkan balasan. Upaya panggilan telepon juga dilakukan beberapa kali, namun tidak diangkat hingga berita ini dirilis.

Masyarakat berharap penegak hukum bekerja secara profesional dan tidak terpengaruh oleh intervensi pihak mana pun.

"Kami hanya minta keadilan. Getah pinus itu sumber penghidupan masyarakat. Jika dibiarkan, maka hukum tidak lagi punya wibawa di desa kami," ujar warga lainnya.

Kasus ini terus bergulir dan menjadi perhatian luas, mengingat skala kerugian dan dugaan intervensi dari oknum aparatur desa.*