Honor Play 20A Resmi Diperkenalkan, Punya Layar Belakang untuk Selfie Pakai Kamera Utama
JAKARTA Honor resmi memperkenalkan Honor Play 20A secara global sebagai ponsel kelas terjangkau. Smartphone ini membawa sejumlah fitur y
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) kembali melanjutkan sidang perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Kamis (22/5/2025), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat.
Dalam sidang kali ini, JPU menghadirkan tiga saksi kunci, yakni Saeful Bahri, kader PDIP; Carolina Wahyu Apriliasari, pihak dari money changer; serta Nilamsari, istri dari satpam DPP PDIP dan penjaga Rumah Aspirasi Hasto, Nurhasan.
"Saeful Bahri, Carolina Wahyu Apriliasari, dan Nilamsari akan kami hadirkan sebagai saksi," ujar Jaksa Surya Dharma Tanjung kepada media, Kamis pagi.
Sosok Saeful Bahri sebelumnya dijadwalkan hadir dalam beberapa agenda sidang namun berhalangan.
Ia disebut-sebut memiliki peran kunci dalam konstruksi kasus suap dan obstruksi keadilan yang menyeret nama Harun Masiku, buronan KPK sejak 2020.
Rangkaian Sidang dan Saksi Penting
Sejak April 2025, sejumlah saksi telah dihadirkan oleh JPU KPK untuk membongkar alur dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDIP daerah pemilihan Sumatera Selatan I.
Beberapa saksi penting yang telah memberikan kesaksian antara lain:
- Riezky Aprilia, anggota DPR Fraksi PDIP 2019–2024
- Wahyu Setiawan, mantan Komisioner KPU
- Hasyim Asyari dan Arief Budiman, mantan Ketua KPU
- Kusnadi, staf Hasto
- Nurhasan, satpam Rumah Aspirasi PDIP
- Rossa Purbo Bekti, penyidik KPK
- Agustiani Tio Fridelina dan Donny Tri Istiqomah, kader PDIP
Dalam surat dakwaan, Hasto diduga kuat melakukan perbuatan menghalangi dan merintangi penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku.
Ia disebut memerintahkan Nurhasan untuk merendam ponsel milik Harun Masiku ke dalam air guna menghilangkan jejak digital usai operasi tangkap tangan terhadap Wahyu Setiawan oleh KPK.
Selain itu, Hasto juga memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam miliknya saat hendak diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK pada 10 Juni 2024.
Perbuatan tersebut dinilai jaksa sebagai penghambatan penyidikan terhadap salah satu kasus besar yang tengah diburu KPK, yakni keberadaan dan peran Harun Masiku dalam pusaran suap politik.
Atas perbuatannya, Hasto didakwa dengan:
- Pasal 21 UU 31/1999 jo UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP
Hasto juga didakwa bersama Saeful Bahri, Donny Tri Istiqomah, dan Harun Masiku telah memberikan uang sebesar 57.350 dolar Singapura atau setara dengan Rp600 juta kepada Wahyu Setiawan.
Uang tersebut diberikan agar Wahyu Setiawan menggunakan pengaruhnya sebagai Komisioner KPU untuk menyetujui pergantian antarwaktu (PAW) dari Riezky Aprilia ke Harun Masiku sebagai anggota DPR RI dari Dapil Sumsel I.
Atas dugaan tersebut, Hasto didakwa dengan:
- Pasal 5 Ayat 1 huruf a UU 31/1999 jo UU 20/2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, atau
- Pasal 13 UU 31/1999 jo UU 20/2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP
KPK menegaskan bahwa proses hukum terhadap Hasto Kristiyanto merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menyelesaikan perkara yang tertunda dan menindak semua pihak yang diduga menghalangi jalannya proses penyidikan, terutama dalam kasus besar seperti pelarian Harun Masiku.
Sidang akan terus berlanjut dalam beberapa pekan ke depan dengan agenda pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi kunci lainnya dan pembuktian dari pihak JPU.*
(gl/a008)
JAKARTA Honor resmi memperkenalkan Honor Play 20A secara global sebagai ponsel kelas terjangkau. Smartphone ini membawa sejumlah fitur y
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pembahasan Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset akan dipercepat. DP
HUKUM DAN KRIMINAL
BANYUMAS DPC Partai Gerindra Kabupaten Banyumas menonaktifkan Adhi Wiharto dari struktur kepengurusan setelah Komisi Pemberantasan Korup
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagai bagian dari upaya
PEMERINTAHAN
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing Tinggi menyatakan akan mengajukan upaya hukum banding terhadap vonis be
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehAji CahyonoPERNYATAAN Megawati Soekarnoputri pada peringatan HUT ke81 Republik Indonesia, 17 Agustus 2026, menarik perhatian. Dia meng
OPINI
FLORES Aktivitas gempa susulan di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih berlangsung setelah gempa utama bermagnitudo 7,7 pada
PERISTIWA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat atau KUR BRI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, d
EKONOMI
JAKARTA Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan peringatan kelahiran Rasulullah SAW yang diperingati umat Islam setiap 12 Rabiulawal, bulan k
AGAMA
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan bersama DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Se
PEMERINTAHAN